Rekening Penerima Bansos yang Dipakai Transaksi Judol Terancam Dicoret

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID--Ironis memang tengara banyak rekening penerima bansos yang digunakan untuk transaksi judi online. Untuk itu, pemerintah menegaskan akan mengevaluasi penerima bansos dimaksus.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan informasi tersebut.

"Betul bahwa kita mendapatkan data bahwa ada sejumlah rekening penerima bantuan sosial yang ternyata terdeteksi melakukan aktivitas judi online," kata Pras --sapaan Mensesneg-- di Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (11/7).

Sebagai tindak lanjut informasi itu, pemerintah akan mengevaluasi penerima bansos yang terdeteksi bermain judi online. Bahkan, lanjut Pras, bisa dicoret.

Lebih lanjut, juru bicara kepresidenan ini mengatakan bahwa penerima bansos yang terdeteksi melakukan judi online bisa dicoret.

"Sangat bisa. Sangat bisa. Karena data kita sekarang by name, by address. Jadi ketahuan si A si B nya, siapanya nomor rekeningnya," tambahnya.

Mensesneg menjelaskan, pemerintah telah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penerima bansos bisa tepat sasaran. Data yang dimiliki oleh pemerintah ini tercatat lengkap mulai dari nama an nomor rekeningnya.

 

"Nah, dari situlah betapa pentingnya penyatuan data ini untuk memperbaiki supaya para penerima manfaat dari program-program pemerintah itu betul-betul tepat sasaran.

"Nah, kalau terdeteksi untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial," ungkapnya.

BACA JUGA:UM Dipercaya Dampingi Pelatihan Coding dan AI 348 Sekolah di Malang dan Nganjuk

Validasi Menyeluruh

Secara terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah melakukan penelusuran dan validasi menyeluruh data penerima bansos imbas ditemukannya ratusan rekening terindikasi transaksi judi online. 

Puan mengatakan, temuan PPATK ini harus ditelusuri. Data penerima bansos perlu diverifikasi ulang.

"Temuan ini harus ditindaklanjuti dengan hati-hati dan ditelusuri secara tuntas. Validasi data sangat penting agar jangan sampai masyarakat rentan yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban dua kali. Datanya disalahgunakan, lalu bantuan sosialnya dihentikan," jelas Puan.

Sumber: disway news network