Bupati Malang Tegaskan Tak Ada Jual Beli Jabatan dalam Pelantikan Pejabat Baru

KEPANJEN, DISWAYMALANG.ID– Bupati Malang, HM Sanusi, memastikan bahwa pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berlangsung murni tanpa praktik transaksional. Sanusi menegaskan, tidak ada jual beli jabatan dalam proses pengisian posisi strategis yang baru saja dilantik pada Kamis (25/9) di Pendopo Agung Kabupaten Malang.

Pelantikan tersebut mencakup jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Direktur RSUD Lawang, Direktur RSUD Ngantang, serta 16 camat di berbagai wilayah. Dari jajaran yang dilantik, Budiar Anwar resmi menduduki posisi Sekda Kabupaten Malang setelah melalui seleksi panjang.

“Saya tegaskan 100 persen tidak ada jual beli jabatan. Itu bentuk komitmen kami agar pemerintahan berjalan dengan baik, penuh integritas, tidak terbebani, kerjanya profesional, dan hanya untuk mengabdi serta melayani masyarakat,” ujar Sanusi, usai lantik Sekda baru Kabupaten Malang.

Menurut Sanusi, seluruh proses seleksi pejabat dilakukan secara terbuka melalui panitia seleksi (pansel). Hasil penilaian yang diumumkan kemudian diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan sebelum pelantikan.

Sanusi menegaskan, dirinya tidak ikut campur dalam menentukan siapa yang akhirnya menduduki kursi Sekda. “Yang menilai itu pansel. Dan hasilnya jelas, Budiar menempati urutan teratas dari tiga calon yang diajukan. Keputusan ini murni dari hasil seleksi,” tambahnya.

Ia juga membantah isu yang beredar di masyarakat bahwa pelantikan pejabat kali ini dikaitkan dengan praktik ‘setoran’ atau transaksi jabatan. “Tidak ada itu. Semua dilakukan sesuai aturan,” ucapnya.

BACA JUGA:Budiar Resmi Dilantik Jadi Sekda Kabupaten Malang, Dapat PR Berat Turunkan Kemiskinan

Dengan dilantiknya Budiar, Pemkab Malang berharap ada percepatan kinerja birokrasi, terutama dalam penanganan isu strategis daerah. Sanusi memberikan tugas khusus kepada Sekda baru untuk fokus pada penurunan angka kemiskinan.

“Target saya jelas, dari 20 ribu KK yang ada di desil bawah, mereka harus bisa naik kelas pada 2026 mendatang. Itu tugas utama Sekda baru,” tegas Sanusi.

Selain itu, Sekda juga diharapkan mengawal program prioritas seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan wisata, hingga penguatan layanan publik.

Sanusi menekankan bahwa bersihnya proses pelantikan pejabat ini adalah bentuk komitmen Pemkab Malang untuk membangun pemerintahan yang profesional. Ia berharap pejabat yang baru dilantik dapat segera bekerja, tanpa ada beban moral maupun finansial.

“Kalau dari awal sudah terbebani praktik transaksional, maka kerja mereka tidak akan maksimal. Karena itu saya pastikan, semua murni demi pengabdian,” pungkasnya.

Dengan langkah ini, Pemkab Malang berupaya membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat integritas birokrasi di daerah. (ab)

Sumber: