Forum Anak Kota Malang Jadi Garda Depan Cegah Pernikahan Dini

LOWOKWARU, DISWAYMALANG.ID – Pemerintah Kota Malang menegaskan komitmennya dalam mencegah praktik pernikahan usia anak yang dinilai masih tinggi di wilayahnya. Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan fasilitasi Forum Anak bertajuk “Stop Perkawinan Anak”, yang digelar di Ruang Teater Lantai 3 Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (UIN Maliki) Malang, Jamis (10/7).

Acara ini merupakan hasil kolaborasi antara Forum Anak Kota Malang dan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB) Kota Malang.

Dalam sambutannya, Wali Kota Ali Muthohirin mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2024, tercatat 92 kasus pernikahan anak di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, Kecamatan Kedungkandang menjadi wilayah dengan angka kasus tertinggi.

“Kami sangat resah dengan angka tersebut. Forum ini menjadi upaya bersama untuk menekan praktik pernikahan anak di Kota Malang,” ujar Ali.

BACA JUGA:Mensos Gandeng KemenPPA dan KPAI untuk Cegah Bullying di Sekolah Rakyat

Ali menilai pernikahan anak terjadi akibat sejumlah faktor kompleks, seperti rendahnya kesadaran orang tua, tekanan ekonomi, serta pemahaman agama dan struktur sosial yang kurang menyeluruh.

“Masih ada anggapan keliru bahwa jika anak sudah baligh, maka harus segera menikah untuk menghindari pelanggaran moral atau agama. Ini yang harus diluruskan,” tegasnya.

Pemkot Malang kini menggencarkan edukasi berbasis komunitas, termasuk mengoptimalkan peran forum anak sebagai agen perubahan dan peer educator di lingkungan sebayanya. Selain itu, Dinsos P3AP2KB juga aktif memberikan pendampingan dan penyuluhan kepada orang tua agar menunda pernikahan anak sampai mereka matang secara emosional, sosial, dan ekonomi.

BACA JUGA:Momen Hari Energi Global, Kenali 9 Temuan Nikola Tesla, Tokoh Kelistrikan dan Energi Terbarukan

Ali Muthohirin menegaskan bahwa Pemkot Malang menargetkan penurunan drastis angka pernikahan anak, bahkan menuju status “bebas pernikahan anak”.

“Kami ingin memastikan bahwa pernikahan terjadi pada usia yang benar-benar matang, agar risiko perceraian maupun kekerasan dalam rumah tangga akibat ketidaksiapan emosional bisa dicegah,” pungkasnya. (ab)

Sumber: