JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin tak mau ambil pusing terkait rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden Ke-2 Soeharto. Ia menegaskan, hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
"Nah, siapa-siapa saja tentu kita tunggu saja Dewan Kelar. Nah, saya sebagai Menteri tentu tidak bisa berkomentar siapa yang akan kita dukung atau tidak. Sepenuhnya saya menyerahkan kepada Dewan Kehormatan dan Kelar, kita tunggu saja," kata Cak Imin, Minggu, 9 November 2025.
Selain, Soeharto, Presiden ke-4 RI, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga akan dianugerahi gelar pahlawan nasional. Cak Imin menegaskan, kekuatan demokrasi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Gus Dur. "Ya Gus Dur diusulkan jadi pahlawan tentu kita bangga, bersyukur, terima kasih," ujar Cak Imin.
Menurutnya, Gus Dur merupakan sosok penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. "Karena memang demokrasi tumbuh kuat dan terakhir gong yang menjadikan reformasi dan demokrasi adalah Gus Dur," ucapnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan daftar 40 nama tokoh kepada Menteri Kebudayaan Fadli Zon selaku ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Salah satu nama dalam daftar tersebut adalah Soeharto, yang menjadi kontroversi dan menuai kritik.
BACA JUGA:9 Destinasi Wisata Sejarah di Malang Raya: Di TMP Untung Suropati Ada Makam Pencetus Bahasa Walikan
Mensesneg: Mari Kita Belajar Menghargai Jasa Para Pendahulu
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menilai pro kontra terhadap suatu isu merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan berdemokrasi. Namun, Mensesneg Pras mengajak masyarakat untuk arif dalam melihat jasa-jasa para pendahulu bangsa.
"Apalagi kalau bicaranya adalah itu pemimpin-pemimpin kita terdahulu. Marilah kita arif dan bijaksana belajar menjadi dewasa sebagai sebuah bangsa untuk kita menghormati dan menghargai jasa-jasa para pendahulu. Mari kita kurangi untuk selalu melihat kekurangan-kekurangan," tutur Pras, Minggu, 9 November 2025.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, Tanda Kehormatan, Fadli Zon menjelaskan, Soeharto telah memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Ia menyebut kategori pemenuhan syarat ini tak hanya dilakukan oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK). Melainkan dari sejarawan, akademisi hingga tokoh agama juga terlibat dalam proses penyaringan nama-nama yang diusulkan menjadi pahlawan nasional.
BACA JUGA:Wamen Kebudayaan Giring: Komunitas Budaya Kota Batu Miliki Visi Perjuangan yang Kuat
"Yang mengatakan memenuhi syarat itu bukan hanya dari GTK. Dari kabupaten, kota, dari provinsi, dari TP2GP (Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat) yang di dalamnya juga, di dalam TP2GP juga akan ada sejarawan, ada macam-macam tuh orang-orangnya di dalam itu, ada sejarawan, ada tokoh agama, ada akademisi, ada aktivis, ya, kemudian di Kementerian Sosial dibawa ke kami. Jadi memenuhi syarat dari bawah," kata Fadli Zon di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 5 November 2025.
"Dari beberapa layer itu sudah memenuhi syarat. Enggak ada masalah dan itu datangnya dari masyarakat juga," sambungnya.
Ia menjelaskan bahwa nama-nama calon itu telah melewati tahapan pengusulan dan pengkajian. "Jadi, tidak ada yang tidak memenuhi syarat. Perjuangannya semuanya jelas, latar belakang, riwayat hidupnya, dan sudah diuji secara akademik, secara ilmiah ya, riwayat perjuangannya ini telah diteliti dengan seksama melalui beberapa layer, beberapa tahap. Nanti kita melihat ya perkembangannya," ujar Fadli Zon.
BACA JUGA:9 Destinasi Wisata Sejarah di Malang Raya: Di TMP Untung Suropati Ada Makam Pencetus Bahasa Walikan