JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut 18 kepala daerah yang protes terkait pemotongan transfer keuangan daerah (TKD) telah diberi pemahaman oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ia menjelaskan saat ini TKD dibagi menjadi 2 yakni secara langsung dan tidak langsung.
“Bukan menggeruduk lah itu. Bukan. Mereka menyampaikan lah. Menyampaikan apa yang menjadi dinamika dan kemarin sudah kita terima. Diterima oleh Menteri Keuangan, kemudian diterima juga oleh Mendagri," kata Pras, Minggu, 12 Oktober 2025.
Sebelumnya pada Selasa pagi, 7 Oktober 2025, sebanyak 18 gubernur memprotes pemotongan TKD. Mereka yang terdaftar pada Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) itu datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat. Gubernur Aceh Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, misalnya, menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem tidak sepakat dengan pemotongan tersebut.
Kembali ke penjelasan Mensesneg Prasetyo, dia mengatakan, ke-18 gubernur telah mendapatkan penjelasan bersama. “Penjelasan bersama bahwa sesungguhnya yang berkenaan dengan masalah transfer ke daerah ini kan sekarang dibagi menjadi dua. Transfer ke daerah langsung dan transfer ke daerah tidak langsung,” sambung Pras.
Pras mengatakan TKD yang diberikan pemerintah secara tak langsung berupa program. Salah satunya soal MBG.
"Transfer ke daerah yang tidak langsung itu adalah yang dari pemerintah pusat dalam bentuk program-program. Yang itu penerimanya adalah juga semua masyarakat di daerah-daerah gitu lho," ujar Pras.
"Salah satunya misalnya program Makan Bergizi Gratis. Itu kan kalau dihitung dari budget di APBN-nya, itu kan kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya, tahun depan itu kan di Rp 335 triliun. Nah ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu," terangnya.
Dia menjelaskan, pemotongan ini semata-mata dalam rangka perbaikan tata kelola anggaran. Dia menyebut pemerintah ingin segala program yang ada harus memberi manfaat bagi masyarakat.
"Ya itulah kemudian yang diberikan pemahaman dan penjelasan oleh, sekarang ini kita bersama-sama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, nanti pemerintah daerah. Mari kita perbaiki tata kelola anggaran kita supaya semua kita desain untuk program-program yang memang betul-betul berdampak kepada kepentingan masyarakat," imbuhnya.
Adapun ke-18 Gubernur yang Protes Pemotongan TKD adalah:
1. Jambi
2. Kalimantan Timur
3. Kalimantan Utara
4. Bangka Belitung
5. Banten
6. Kepulauan Riau
7. Jawa Tengah
8. Sulawesi Tengah
9. Maluku Utara
10. Sumatera Barat
11. DI Yogyakarta
12. Papua Pegunungan
13. Bengkulu
14. Aceh
15. Sumatera Utara
16. Lampung
17. Sulawesi Selatan
18. NTB