Bupati Malang Terima BEM, Bahas Kesejahteraan Guru Honorer, Banyak Kasek Berstatus Plt, hingga BPJS Nonaktif

KEPANJEN, DISWAYMALANG.ID--Bupati Malang M Sanusi menerima langsung audiensi dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Kabupaten Malang di Ruang Panji Pulangjiwo, Kepanjen, pada Senin (23/2) pagi.

Pertemuan ini merupakan jawaban atas aksi demonstrasi mahasiswa yang berlangsung Jumat (13/2) lalu terkait isu pendidikan. Dalam dialog tersebut, Bupati Sanusi didampingi oleh sekretaris daerah beserta jajaran kepala perangkat daerah dan perwakilan dari Polres Malang.

BACA JUGA:BGN Larang Menu Pedas di Paket MBG Kering maupun Basah selama Ramadan, SPPG Paparkan Alasannya

Dalam audiensinya, Koordinator Aliansi BEM Alfarizi dan Aziz mendesak Pemerintah Kabupaten Malang memberikan perhatian serius pada kesejahteraan guru honorer yang penghasilannya dinilai masih belum sebanding dengan beban kerja.

Mahasiswa juga menyoroti kendala pendataan Dapodik, banyaknya jabatan kepala sekolah yang masih berstatus pelaksana tugas (Plt), hingga persoalan BPJS nonaktif yang merugikan masyarakat saat tertimpa musibah.

BACA JUGA:Negara Meksiko Lumpuh oleh Gelombang Kekerasan usai Bos Kartel El Mencho Tewas dalam Operasi Militer

Menanggapi poin-poin tersebut, Bupati Sanusi menjelaskan bahwa beberapa persoalan teknis merupakan ranah kebijakan nasional, namun pemerintah daerah tidak tinggal diam.

“Untuk kendala pendataan guru dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik), banyaknya kepala sekolah berstatus pelaksana tugas (Plt), serta persoalan BPJS nonaktif merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tentu siap mendukung apabila guru honorer nantinya diangkat menjadi ASN. Tetapi kembali lagi semua kewenangan pemerintah pusat dan kita akan terus memperjuangkan,” tegasnya.

BACA JUGA:Sidak Pangan: Cabai Mulai Turun, Pemkot Malang Awasi Lonjakan Harga Ayam

Meski memiliki keterbatasan kewenangan, Bupati Sanusi menjelaskan bahwa Pemkab Malang saat ini telah memberikan bantuan sosial sebesar Rp500 ribu per bulan kepada guru honorer sebagai langkah nyata di tingkat daerah.

Ia pun menyambut baik masukan mahasiswa mengenai karut-marut data guru dan langsung memberikan instruksi kepada Ketua PGRI Kabupaten Malang untuk mengambil langkah taktis.

“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan teman-teman mahasiswa, bahwa kita membutuhkan tim khusus untuk melakukan pendataan guru yang ada di Kabupaten Malang. Untuk itu, saya berharap Bapak Dwi selaku Ketua PGRI Kabupaten Malang dapat membantu membentuk tim pendataan guru di Kabupaten Malang,” tuturnya.

BACA JUGA:Relokasi Pasar Gadang Dikebut, Wahyu Hidayat Pastikan Proyek Jalan DAK Segera Dilelang

Pada akhir pertemuan, Bupati menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan organisasi profesi seperti PGRI untuk memajukan pendidikan.

Sumber: pemkab malang