LOWOKWARU, DISWAYMALANG.COM- Isu dampak buruk dari kegiatan pertambangan nikel menjadi perhatian bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Widyagama (FH UWG), Malang. Perhatian itu diwujudkan dalam bentuk nonton bareng (nobar) film dokumenter "Kutukan Nikel." Serta, diskusi terkait film tersebut, maupun diskusi tentang isu penambangan nikel pada umumnya.
Nobar dan diskusi itu dilangsungkan di Ruang Baca Gedung Perpustakaan Kampus UWG, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang, Selasa (22/10). Forum Mahasiswa Pengkaji Hukum untuk Masyarakat (Forma PHM) FH UWG selaku penyelenggara menghadirkan dua pembicara. Yaitu, Dr. Purnawan Dwikora Negara, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum UWG, Pengampu Mata Kuliah Hukum Lingkungan) dan Direktur WALHI Jawa Timur Wahyu Eka Setiawan. Sebagai peserta, mayoritas adalah mahasiswa FH UWG, dan beberapa pegiat lingkungan.
Film dokumenter "Kutukan Nikel" menjadi pemantik diskusi dengan tema "Tata Ruang dan Tambang Nikel" itu. Terutama, setelah sama-sama menyaksikan eksploitasi nikel yang kian masif dan mengancam lingkungan serta masyarakat, yang digambarkan dalam film berdurasi 40 menit tersebut.
Gambaran dalam film produksi lembaga non pemeritah Watchdog yang menunjukkan terjadi kerusakan lingkungan dan penderitaan masyarakat di sekitar area tambang, membuat para peserta nobar dan diskusi itu makin paham isu terkait dampak buruk penambangan nikel. Diskusi yang dilakukan setelah nobar itu pun, berkisar ke isu tersebut.
Dr. Purnawan Dwikora Negara, SH., MH. (Dosen Fakultas Hukum UWG, Pengampu Mata Kuliah Hukum Lingkungan) serta Direktur WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Setiawan, sebagai pemateri-Web UWG-
Dalam awal diskusi, dipaparkan bahwa ekspansi penambangan nikel semakin meluas. Selain di Halmahera, Maluku Utara yang menjadi settinng lokasi film "Kutukan Nikel", satu daerah lagi yang juga dikenal sebagai pusat penambangan nikel sekaligus lokasi industri nikel besar-besaran adalah Morowali, Sulawesi Tengah. Di sana 985 hektar lahan telah dieksploitasi sejak tahun 2019 hingga 2022, menghasilkan sekitar 36,9 juta ton tanah mengandung nikel.
Para peserta diskusi menyoroti bagaimana demam nikel yang didorong oleh ambisi Indonesia menjadi pemain utama dalam industri mobil listrik justru menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah. Terutama di daerah penambangan seperti Morowali.
Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai, secara agresif mendorong pengolahan nikel dalam negeri. Data tahun 2023 menunjukkan adanya 116 proyek smelter nikel yang sedang dalam berbagai tahap pembangunan.
Mahasiswa UWG berkomitmen untuk menyampaikan hasil diskusi ini kepada pemerintah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan. Mereka berharap pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih bijaksana dalam mengelola sumber daya alam, khususnya nikel, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan lingkungan. (*)