JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Kementerial Sosial (Kemensos) juga akan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) danbKomisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kerja sama dengan dua intansi/lembaga itu demi mencegah adanya tindakan bullying, kekerasan seksual, dan intoleransi.
Menurut Mensos Saifullah Yusuf dua instansi/lembaga itu akan dilibatkan dalam pembahasan kurikulum.
"Ya semua sudah kita ajak bicara dalam rangka membuat kurikulum yang sebisa mungkin mencegah tiga hal ini," jelas Gus Ipul ketika meninjau Sekolah Rakyat di Jakarta, (Rabu, 9/7)
Dalam peninjauan itu, Gus Ipul --sapaan akrab Saifullah Yusuf--didampingi Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat Mohammad Nuh, dan Pendiri ESQ Leadership Center Dr. Ary Ginanjar Agustian.
BACA JUGA:Bukan Hanya Pendidikan, Sekolah Rakyat Juga Akan Penuhi Hak Pengasuhan dan Perlindungan Anak
Gus Ipul memastikan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tapi pihaknya akan menciptakan kondisi yang aman, setara, dan bebas dari kekerasan.
Untuk itu, (Kemensos) mengupayakan sejumlah fasilitas yang sudah dilengkapi dengan perangkat pendukung dan sistem pengawasan yang terintegrasi. "Bahkan nanti banyak perangkat yang kita pasang dalam rangka untuk menghindari tiga hal itu. Kita buat prosedur," pungkas dia.
BACA JUGA:Apa Beda Sekolah Rakyat dan Sekolah Biasa? Ini Penjelasan Terbaru Istana!
Adapun program Sekolah Rakyat tahun ajaran 2025/2026 akan dimulai pada bulan ini, Juli 2025, di 100 titik lokasi rintisan di seluruh Indonesia.Dari 100 titik ini, 63 titik akan memulai pengenalan kepada siswa pada 14 Juli dan sebanyak 37 titik akan dimulai di akhir Juli. (*)