UMP Jatim Dekati DIY dan Lampaui Jawa Tengah
Dari sisi nominal, UMP Jawa Timur 2027 sebesar Rp2.730.000 berada hampir sejajar dengan Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan Rp2.725.000. Sementara itu, angka Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah sebesar Rp2.655.454.
Perbandingan berdasarkan rasio UMP terhadap KHL juga menempatkan Jawa Timur pada angka yang lebih tinggi. Rasio Jatim mencapai 72,94 persen, sedangkan Jawa Barat sebesar 70,62 persen dan Jawa Tengah 71 persen.
Meski demikian, angka tersebut perlu dibaca sesuai karakteristik ekonomi dan metode penghitungan KHL masing-masing provinsi. Nominal upah yang lebih tinggi tidak otomatis menjamin daya beli pekerja lebih baik apabila biaya hidup di wilayah tersebut juga lebih besar.
Karena itu, pemerintah daerah tidak hanya dituntut meningkatkan standar upah, tetapi juga menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan keterjangkauan layanan dasar.
Menanti Penetapan UMK 38 Kabupaten dan Kota
Setelah UMP ditetapkan, perhatian berikutnya tertuju pada penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027. Jawa Timur memiliki 38 kabupaten dan kota dengan kondisi perekonomian, biaya hidup, serta struktur ketenagakerjaan yang beragam.
Penetapan UMK dilakukan melalui mekanisme tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena karakteristik setiap daerah berbeda, besaran UMK tidak harus sama dengan UMP provinsi.
Apabila suatu kabupaten atau kota telah memiliki ketetapan UMK, maka besaran itulah yang berlaku sebagai standar upah minimum di wilayah bersangkutan. Dengan demikian, pekerja di daerah yang memiliki UMK tidak otomatis menggunakan angka UMP Rp2,73 juta.
Penetapan UMK menjadi penting bagi pekerja di kawasan industri maupun pusat kegiatan ekonomi. Perbedaan biaya hidup dan kondisi usaha di setiap daerah menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penghitungan upah minimum.
Pemprov Jatim Jaga Daya Beli dan Iklim Usaha
Khofifah menegaskan, peningkatan upah perlu diikuti kebijakan yang menjaga kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Daya beli pekerja tidak hanya ditentukan oleh besaran gaji, tetapi juga dipengaruhi stabilitas harga pangan, biaya transportasi, dan keterjangkauan kebutuhan dasar lainnya.
Untuk itu, Pemprov Jatim terus mengupayakan pengendalian inflasi. Langkah tersebut diharapkan membuat manfaat kenaikan upah lebih terasa di tingkat keluarga pekerja, bukan tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa.
Di sisi lain, Khofifah meminta pengusaha mempersiapkan penyesuaian sistem penggajian sebelum ketentuan UMP 2027 berlaku pada awal tahun depan. Perusahaan juga diminta menyampaikan pelaksanaan kebijakan tersebut secara terbuka kepada pekerja.
“Saya minta pengusaha menyiapkan penyesuaian penggajian sebelum ketentuan ini berlaku dan menjelaskan pelaksanaannya kepada pekerja. Dengan komunikasi yang terbuka, pekerja mendapat kepastian atas upahnya dan hubungan industrial tetap terjaga,” tandas Khofifah.
Pemerintah berharap penetapan UMP dan UMK 2027 dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi di Jawa Timur. Namun, pembahasan kesejahteraan buruh masih akan berlanjut seiring penetapan UMK di 38 kabupaten dan kota.