UMP Jatim 2027 Naik 11,57 Persen tapi Masih di Bawah KHL

Minggu 22-11-2026,15:15 WIB
Reporter : Mohammad Khakim
Editor : Mohammad Khakim

SURABAYA, DISWAYMALANG.ID - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.730.000 per bulan. Kebijakan tersebut menaikkan standar upah minimum provinsi sebesar Rp283.119,32 atau 11,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/757/013/2026 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027. Khofifah menandatangani keputusan tersebut di Surabaya pada 21 November 2026. Ketentuan baru berlaku mulai 1 Januari 2027.

Dengan penetapan itu, UMP Jawa Timur meningkat dari Rp2.446.880,68 pada 2026 menjadi Rp2,73 juta pada tahun depan.

“Kami menetapkan Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2027 sebesar Rp2.730.000,00,” ujar Khofifah, Minggu, 22 November 2026.

Kenaikan UMP Jatim Capai 11,57 Persen

Khofifah menjelaskan, kebijakan pengupahan tersebut dirancang dengan mempertimbangkan dua kepentingan sekaligus. Pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga kemampuan dunia usaha agar tetap mampu beroperasi serta mempertahankan kesempatan kerja.

Dalam perhitungannya, Pemprov Jatim memperhatikan sejumlah indikator ekonomi daerah. Inflasi Jawa Timur tercatat sebesar 3,33 persen, sedangkan pertumbuhan ekonominya mencapai 5,82 persen.

Persentase kenaikan UMP sebesar 11,57 persen berada di atas laju inflasi tersebut. Pemerintah berharap peningkatan upah dapat membantu menjaga daya beli pekerja di tengah perubahan harga kebutuhan sehari-hari.

“Kenaikan UMP ini kami arahkan untuk menjaga daya beli pekerja agar mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Dalam menetapkan besarannya, kami memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat dan usaha tetap berjalan,” jelas Khofifah.

Rasio UMP terhadap KHL Meningkat

Salah satu indikator yang turut diperhatikan dalam penetapan upah adalah Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Berdasarkan estimasi KHL 2026, kebutuhan hidup layak tingkat Provinsi Jawa Timur mencapai Rp3.742.675 per bulan.

Dengan UMP 2027 sebesar Rp2.730.000, rasio upah minimum terhadap KHL mencapai 72,94 persen. Angka tersebut meningkat dibandingkan rasio pada 2026 yang berada di level 65,38 persen.

Artinya, proporsi UMP terhadap estimasi kebutuhan hidup layak mengalami peningkatan sekitar 7,56 poin persentase. Meski demikian, nilai UMP masih terpaut sekitar Rp1.012.675 dari estimasi KHL tersebut.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa kenaikan upah belum membuat nominal UMP setara dengan estimasi kebutuhan hidup layak. Namun, pemerintah menilai peningkatan rasio tersebut mencerminkan perbaikan posisi upah minimum terhadap kebutuhan pekerja.

Khofifah juga mengingatkan bahwa perbandingan upah antardaerah tidak cukup hanya melihat angka nominal. Karakteristik ekonomi, struktur biaya hidup, dan besaran KHL setiap wilayah harus menjadi pertimbangan.

Kategori :