JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Persyaratan pemeriksaan dokter spesialis untuk memperoleh Surat Keterangan Disabilitas (SKD) menuai penolakan dari 96 organisasi penyandang disabilitas dan masyarakat sipil. Mereka menilai kebijakan tersebut berisiko membuat dokumen administratif yang seharusnya mempermudah akses layanan justru menjadi hambatan baru.
Penolakan disampaikan Koalisi Nasional Disabilitas untuk Perlindungan Sosial yang Inklusif melalui surat terbuka kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, serta Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kamis, 19 November 2026.
Koalisi tersebut melibatkan organisasi dari berbagai ragam disabilitas, mulai dari netra, Tuli, fisik, intelektual, hingga psikososial. Mereka meminta pemerintah tidak menjadikan pemeriksaan dokter spesialis sebagai satu-satunya jalur penerbitan SKD.
Persoalan utamanya adalah ketimpangan ketersediaan tenaga medis. Dokter spesialis belum tersebar merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga warga di daerah terpencil, kepulauan, dan pedesaan berpotensi menghadapi biaya serta perjalanan panjang hanya untuk memperoleh dokumen.
Syarat Administratif Dikhawatirkan Memutus Akses Hak
Ketua Umum Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS) Yeni Rosa Damayanti mempertanyakan keadilan apabila warga perkotaan lebih mudah mendapatkan pemeriksaan dibandingkan penyandang disabilitas yang tinggal jauh dari fasilitas kesehatan rujukan.
Menurut koalisi, kewajiban tersebut dapat menciptakan mata rantai administrasi yang panjang. Penyandang disabilitas harus mendapatkan pemeriksaan sesuai persyaratan terlebih dahulu sebelum mengurus dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses program tertentu.
Salah satu dokumen yang menjadi perhatian adalah Kartu Penyandang Disabilitas (KPD). Kartu ini berkaitan dengan akses terhadap berbagai fasilitas dan konsesi bagi penyandang disabilitas.
Koalisi mengingatkan, ketiadaan KPD tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan hak seseorang. Dokumen administratif seharusnya menjadi instrumen pendukung pelayanan, bukan penentu tunggal apakah warga berhak memperoleh perlindungan.
Kekhawatiran tersebut semakin relevan setelah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2026 tentang Konsesi bagi Penyandang Disabilitas dan Insentif bagi Perusahaan. Regulasi yang ditetapkan pada 2 Juli 2026 itu mengatur pemberian konsesi bagi penyandang disabilitas serta dokumen yang digunakan untuk mengaksesnya.
Dalam ketentuan peralihan Pasal 30, penyandang disabilitas yang belum memiliki KPD tetap dapat memperoleh konsesi dengan menggunakan SKD atau dokumen lain yang sebelumnya telah digunakan. SKD tersebut dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Artinya, PP 31/2026 tidak secara eksplisit menyebut dokter spesialis sebagai satu-satunya pihak yang dapat menerbitkan SKD dalam ketentuan peralihan tersebut.
Koalisi Soroti UU Penyandang Disabilitas
Dari sisi hukum, koalisi merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Regulasi tersebut mengatur kewajiban pemerintah menyediakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses tanpa diskriminasi.
Pasal 62 menyebut pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Sementara Pasal 63 mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan tenaga kesehatan yang kompeten dalam pelayanan bagi penyandang disabilitas, mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga tingkat lanjut.