UU Perampasan Aset Resmi Disahkan, Begini 10 Pokok Pengaturannya

Kamis 19-11-2026,18:03 WIB
Reporter : Mohammad Khakim
Editor : Mohammad Khakim

Perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku. Ancaman hukuman terhadap tindak pidana asal tetap berlaku, termasuk pidana mati apabila memang diatur dalam perundang-undangan terkait.

  1. Mekanisme perampasan tanpa putusan pidana

UU ini mengatur mekanisme non-conviction based forfeiture, yakni perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, seperti pelaku meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, tidak diketahui identitasnya, atau tidak diketahui keberadaannya.

  1. Perlindungan pihak ketiga beritikad baik

Pihak ketiga yang memperoleh atau menguasai aset secara sah tetap mendapatkan perlindungan hukum. Mereka dapat mengajukan keberatan apabila aset yang dimiliki ikut menjadi objek permohonan perampasan.

  1. Pengembalian aset kepada negara dan korban

Aset hasil tindak pidana tidak hanya diarahkan untuk memulihkan kerugian negara. Regulasi juga membuka ruang pengembalian kepada korban serta pemanfaatan aset bagi kepentingan masyarakat sesuai ketentuan.

  1. Pengelolaan aset secara profesional

Aset yang telah diamankan membutuhkan tata kelola yang jelas. Pengelolaannya akan dilakukan oleh badan yang dibentuk Presiden agar proses penyimpanan, pemeliharaan, hingga pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan.

  1. Pengawasan oleh lembaga independen

Pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan aset dilakukan oleh badan independen. Lembaga ini dirancang untuk mengawasi proses pengelolaan sekaligus mencegah penyimpangan kewenangan.

  1. Pencegahan penyalahgunaan kekuasaan

Penyidik maupun Jaksa Pengacara Negara (JPN) tetap terikat prosedur hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi administratif, etik, hingga pidana sesuai tingkat pelanggarannya.

  1. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi

Pengelolaan aset didukung sistem informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, proses penelusuran, pengamanan, serta pengelolaan aset dapat diawasi secara lebih terukur.

Bagaimana Mekanisme Perampasan Aset Tanpa Vonis?

Salah satu ketentuan yang menjadi perhatian publik adalah mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pelaku. Mekanisme ini bukan berarti aparat dapat langsung mengambil harta seseorang tanpa pemeriksaan pengadilan.

Berdasarkan ketentuan yang disahkan, permohonan perampasan diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada pengadilan. JPN tetap harus membuktikan hubungan antara aset yang dimohonkan dengan tindak pidana dalam persidangan.

Nilai aset yang dapat menjadi objek mekanisme tersebut paling sedikit Rp1 miliar saat diperoleh. Ketentuan ini berlaku untuk kondisi khusus yang telah ditentukan undang-undang.

Pengaturan juga mencakup penghentian transaksi, pemblokiran, dan penyitaan dengan batas waktu serta persyaratan perizinan pengadilan. Untuk penghentian transaksi, misalnya, jangka waktunya paling lama lima hari dan dapat diperpanjang maksimal 15 hari.

Sementara pemblokiran memerlukan izin ketua pengadilan negeri. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mencegah aset dipindahkan atau disamarkan sebelum proses hukum selesai.

Kapan UU Perampasan Aset Mulai Berlaku?

Meski telah disetujui DPR, masyarakat tidak serta-merta dapat menganggap seluruh ketentuan langsung berlaku pada hari pengesahan.

Kategori :