Paripurna DPR Mundur ke Pukul 14.00, HMP Gibran Tunggu Kepastian?

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - DPR RI dijadwalkan membahas usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Rapat Paripurna, Kamis (12/11/2026). Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah menandatangani usulan yang berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Agenda tersebut menjadi tahapan baru dalam proses politik yang mempertanyakan kelayakan Gibran sebagai wakil presiden. Namun, rapat paripurna kali ini tidak otomatis menghasilkan keputusan pemakzulan. DPR masih harus menjalankan sejumlah tahapan sesuai peraturan perundang-undangan.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa sebelumnya memastikan usulan tersebut akan diteruskan dalam agenda paripurna. Kepastian itu disampaikan setelah pimpinan DPR menerima dan merekap dokumen yang ditandatangani para pengusul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Menurut Saan, dukungan terhadap usulan HMP berasal dari delapan fraksi. Rinciannya, 14 anggota Fraksi PDI Perjuangan, 11 anggota Fraksi Golkar, 11 anggota Fraksi Gerindra, 19 anggota Fraksi NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

Dengan total 120 penandatangan, jumlah pengusul tersebut jauh melampaui batas minimal 25 anggota DPR dari lebih dari satu fraksi. Persyaratan awal pengajuan HMP itu sebagaimana disampaikan pimpinan DPR telah terpenuhi.

Polemik Dokumen Pendidikan Gibran

Usulan HMP berkaitan dengan dugaan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden. Para pengusul merujuk Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Ketentuan tersebut memberikan hak kepada DPR untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden maupun dugaan bahwa pejabat tersebut tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.

Polemik ini semakin menguat setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Putusan tersebut membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019.

MA juga memerintahkan pencabutan surat keterangan tersebut. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai dokumen yang menjadi dasar penerbitan surat penyetaraan itu tidak cukup membuktikan penyelesaian pendidikan setingkat SMA.

Meski demikian, pembatalan surat keterangan penyetaraan tersebut perlu dibedakan dari penetapan pemberhentian Gibran sebagai wakil presiden. Status jabatan wakil presiden tidak otomatis berubah hanya karena muncul putusan MA ataupun usulan politik di DPR.

Gibran Siapkan Langkah Hukum

Di tengah proses politik tersebut, Gibran juga menyampaikan keinginan untuk tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Ia menyebut akan menempuh langkah di PTUN serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait kemungkinan upaya hukum terhadap putusan MA.

Pimpinan DPR menilai proses politik dan langkah hukum tersebut dapat berjalan bersamaan. Saan menegaskan, hak anggota DPR untuk mengajukan pendapat merupakan kewenangan konstitusional yang tidak serta-merta gugur karena pihak yang dipersoalkan menempuh jalur pengadilan.

DPR juga akan mempelajari argumentasi para pengusul, termasuk kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Kajian tersebut menjadi bagian dari proses sebelum usulan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan DPR.

Bagaimana Mekanisme Pemakzulan Wapres?

Ketentuan pemberhentian presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Berdasarkan aturan tersebut, DPR tidak dapat langsung memberhentikan wakil presiden hanya melalui pengajuan HMP.

Sumber: disway