Sidang UU Kesehatan, Hakim MK Soroti Regulasi dan Ekonomi Vape RI

Kamis 19-11-2026,08:00 WIB
Reporter : Mohammad Khakim
Editor : Mohammad Khakim

Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian Nugraha Prasetya Yogie sebelumnya menyebut kontribusi cukai sektor tersebut mencapai sekitar Rp2,8 triliun per tahun.

Besaran kontribusi itu menjadi salah satu aspek ekonomi yang perlu dipertimbangkan dalam pembahasan kebijakan. Meski demikian, penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja tidak serta-merta menghapus kewajiban pemerintah untuk mengendalikan risiko kesehatan maupun mencegah penyalahgunaan produk.

Sidang Berikutnya Hadirkan Asosiasi hingga MUI

Mahkamah akan melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut pada Rabu (25/11/2026) pukul 13.30 WIB. Agenda berikutnya dijadwalkan mendengarkan keterangan sejumlah pihak terkait dan instansi pemerintah.

Pihak terkait yang dijadwalkan hadir meliputi Asosiasi Retail Vape Indonesia (ARVINDO), Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Perkumpulan Produsen E-Liquid Indonesia (PPEI), Perkumpulan Muda untuk Perubahan Taktis, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MK juga akan meminta keterangan dari Polri, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Keterangan berbagai pihak tersebut diharapkan memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai aspek kesehatan, pengawasan, penegakan hukum, dan keberlangsungan industri rokok elektronik.

Dengan demikian, pemeriksaan perkara ini tidak hanya menyentuh persoalan boleh atau tidaknya vape beredar. Mahkamah juga perlu menilai hubungan antara perlindungan kesehatan masyarakat, kepastian hukum, pengawasan produk, dan konsekuensi ekonomi dari pilihan kebijakan pemerintah.

Kategori :