JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Regulasi rokok elektronik atau vape kembali menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam sidang pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, para hakim mendalami karakteristik vape legal, dasar pengaturannya, hingga dampak ekonomi industri tersebut.
Sidang yang berlangsung Selasa (17/11/2026) itu menghadirkan keterangan pemerintah melalui Kementerian Kesehatan. Perkara Nomor 363/PUU-XXIV/2026 tersebut menguji ketentuan Pasal 149, Pasal 150 ayat (1), dan Pasal 152 ayat (2) UU Kesehatan.
Hakim anggota Liliek P. Adi meminta pemerintah menjelaskan rokok elektronik secara khusus. Ia ingin pembahasan mengenai produk legal dibedakan dari penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi narkotika atau zat terlarang.
Permintaan itu penting agar Mahkamah memperoleh gambaran utuh mengenai karakteristik produk, risiko penggunaannya, serta persoalan yang muncul akibat penyalahgunaan.
Hakim Dalami Kerangka Regulasi Vape
Hakim anggota Arsul Sani menyoroti dasar hukum yang selama ini mengatur rokok elektronik. Ia mengingatkan bahwa pengaturan zat adiktif telah tercantum dalam UU Kesehatan dan dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024.
Arsul meminta pemerintah menjelaskan konsistensi kebijakan tersebut. Mahkamah juga membutuhkan risalah pembahasan aturan untuk menelusuri pertimbangan pembentuk regulasi.
“Pasal 149 dan Pasal 150 ini sudah ditunaikan juga dalam PP 28 Tahun 2024, ya, Pasal 429 dan seterusnya,” ujar Arsul.
Permintaan itu berkaitan dengan substansi perkara. Pemohon, advokat Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mempersoalkan belum adanya larangan menyeluruh terhadap produksi, pemasukan, peredaran, dan penggunaan rokok elektronik.
Dalam petitumnya, pemohon meminta sejumlah ketentuan UU Kesehatan dinyatakan bertentangan dengan konstitusi sepanjang tidak memuat larangan tersebut. Namun, permohonan itu masih dalam proses pemeriksaan dan belum menjadi putusan MK.
Saldi Isra Minta Data Tenaga Kerja dan Penerimaan Negara
Selain aspek hukum, dampak ekonomi industri vape turut menjadi perhatian hakim. Hakim anggota Saldi Isra meminta pemerintah menyampaikan data mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap serta kontribusi industri rokok elektronik terhadap penerimaan negara.
“Sekarang ini seberapa besar industri vape menyerap tenaga kerja, ini harus diketahui juga oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu berapa juga sumbangan pajaknya? Kami juga minta ke pemerintah,” kata Saldi.
Data Kementerian Perindustrian dan asosiasi yang disampaikan dalam pemberitaan terkait menyebutkan terdapat lebih dari 7.000 pelaku usaha rokok elektronik di Indonesia. Nilai investasi industri tersebut diperkirakan mencapai Rp31 triliun, sedangkan nilai ekspornya sekitar 518 juta dolar AS.
Ekosistem industri rokok elektronik atau REL juga diperkirakan menyerap sekitar 150 ribu tenaga kerja dari sektor hulu hingga hilir. Angka tersebut merupakan estimasi yang bersumber dari data pelaku industri, sehingga perlu dibedakan dari data ketenagakerjaan resmi yang telah diverifikasi pemerintah.