Redam mengungkapkan, persoalan tanah tersebut bukan perkara baru. Sengketa kepemilikan itu disebut sudah berlangsung cukup lama, bahkan diperkirakan belasan hingga puluhan tahun. Hanya saja, pengaduan secara resmi kepada DPRD baru masuk sekitar dua pekan sebelum RDPU digelar.
Ia berharap persoalan tersebut bisa diselesaikan melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan. Namun, apabila tidak ditemukan titik temu, masing-masing pihak tetap memiliki hak untuk menempuh jalur hukum.
Selain menguji bukti kepemilikan, DPRD juga akan menelusuri kemungkinan adanya persoalan administrasi dalam proses peralihan maupun pencatatan status tanah pada masa lalu.
Satu hal yang menjadi perhatian, bangunan Balai Desa Sumberagung hingga kini masih digunakan untuk menunjang aktivitas pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat.
Karena itu, DPRD berharap proses penelusuran dapat berjalan objektif. Riwayat tanah harus terang, dokumen harus teruji, dan penyelesaian persoalan tidak boleh mengganggu pelayanan publik kepada warga.