Ahli Waris Klaim Tanah Balai Desa Sumberagung, DPRD Turun Tangan!

KEPANJEN, DISWAYMALANG.ID--Status kepemilikan tanah yang kini berdiri bangunan Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, mulai menjadi perhatian DPRD. Pasalnya, muncul aduan dugaan sengketa tanah antara keluarga ahli waris Kasim dengan pemerintah desa.

Persoalan tersebut kini masuk meja Komisi I DPRD Kabupaten Malang. Tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan, legislatif berencana turun langsung ke lokasi untuk mencocokkan dokumen sekaligus menelusuri riwayat kepemilikan tanah.

Rencana pengecekan lapangan itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Rabu (11/11/2026).

RDPU tersebut mempertemukan pihak pemohon yang didampingi advokat, keluarga ahli waris, perwakilan masyarakat Desa Sumberagung, serta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Redam Guruh Krismantara, mengungkapkan bahwa persoalan ini bermula dari perbedaan keterangan mengenai asal-usul dan status kepemilikan tanah yang sekarang digunakan sebagai balai desa.

BACA JUGA:Mahasiswa Kabupaten Malang Desak Evaluasi MBG hingga KDMP, Ini Respons Wakil Ketua DPRD

Dari keterangan pihak pemohon, tanah tersebut diklaim milik keluarga Kasim yang kemudian disebut telah dibeli oleh seseorang bernama Syamsiah.

Namun, versi pemerintah desa berbeda. Tanah tersebut disebut merupakan hibah dari Kartono, yang memiliki hubungan keluarga dengan Kasim sebagai ayah angkat.

Persoalannya semakin menarik karena kedua pihak sama-sama mengantongi dokumen yang diklaim sebagai bukti kepemilikan. Mulai Akta Jual Beli (AJB), Letter C, hingga surat pernyataan.

“Ini kan menjadi rancu karena kedua belah pihak membawa bukti-bukti. Ada yang membawa AJB, Letter C, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Ini harus kita uji dulu,” ujar Redam.

Menurutnya, DPRD tidak ingin gegabah dalam menyikapi persoalan tersebut. Keterangan sepihak belum cukup untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah itu.

Karena itu, penelusuran harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya memeriksa dokumen yang dibawa masing-masing pihak, tetapi juga menggali riwayat tanah dengan melibatkan pemerintah desa, OPD terkait, serta masyarakat setempat.

Komisi I pun telah menyiapkan tahapan penyelesaian. Setelah RDPU, langkah berikutnya adalah melakukan pengecekan langsung ke lokasi tanah. Hasil pemeriksaan lapangan tersebut nantinya menjadi bahan pembahasan dalam rapat lanjutan.

BACA JUGA:Zulkifli Hasan Tinjau Pasar Murah, Lima Titik Gondanglegi, Malang

Sumber: