JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Kerja sama pengadaan jasa publikasi antara dua kementerian dan perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad mencapai Rp14,69 miliar. Nilai tersebut diungkap Indonesia Corruption Watch (ICW) setelah menelusuri data pengadaan pemerintah untuk periode 2024 hingga 2026.
Temuan itu memunculkan pertanyaan mengenai penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer, terlebih Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Perhatian publik juga tertuju pada laporan kekayaan Raffi yang tercatat lebih dari Rp1,1 triliun dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
ICW menyebut pengadaan tersebut melibatkan PT Rans Animasi Indonesia. Perusahaan itu memperoleh paket pekerjaan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 2025 dan 2026.
Berdasarkan data yang ditelusuri ICW melalui portal pengadaan Inaproc, nilai keseluruhan kontrak mencapai Rp14.696.955.002. Angka tersebut terdiri atas pengadaan di lingkungan Kemendikbudristek senilai sekitar Rp3,9 miliar dan KKP sebesar Rp10,79 miliar.
RANS Berikan Penjelasan atas Nilai Kontrak
Manajemen RANS memberikan tanggapan atas temuan tersebut. Dalam keterangannya, perusahaan menyatakan kerja sama dengan instansi pemerintah dijalankan melalui prosedur pengadaan dan ketentuan yang berlaku, termasuk menggunakan platform Inaproc maupun e-katalog.
RANS menjelaskan, nilai kontrak tidak hanya dibayarkan untuk mengunggah materi promosi di media sosial. Anggaran juga mencakup produksi konten, perjalanan, logistik, kehadiran influencer dalam acara, kegiatan luar jaringan atau off-air, serta kebutuhan promosi lain yang telah disepakati.
Perusahaan menyebut penentuan harga mengacu pada commercial rate card yang juga digunakan untuk klien lain. Perhitungan mempertimbangkan jenis layanan, jumlah konten, lokasi kegiatan, tingkat kesulitan produksi, dan keluaran pekerjaan.
RANS menyatakan rangkaian kerja sama tersebut menghasilkan lebih dari 150 output. Lebih dari 120 output berasal dari tiga kampanye bersama KKP, sedangkan lebih dari 25 output lainnya merupakan bagian dari promosi museum bersama Kementerian Kebudayaan.
Perusahaan juga mengklaim seluruh kampanye mencatat lebih dari 52,6 juta penayangan secara kumulatif di kanal digital setelah kewajiban pekerjaan diserahkan kepada klien.
KPK Akan Menelaah Temuan ICW
Temuan ICW turut mendapat respons dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan lembaganya perlu melihat terlebih dahulu apakah terdapat unsur dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tersebut.
KPK juga akan menilai apakah persoalan itu masuk dalam kewenangan lembaga antirasuah. Artinya, pernyataan tersebut belum menunjukkan bahwa KPK telah menetapkan adanya tindak pidana atau memulai penyidikan terhadap Raffi maupun perusahaan terkait.
Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan kerja sama publikasi menjadi bagian dari strategi komunikasi untuk menyampaikan program dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. KKP menyebut penggunaan berbagai kanal, termasuk kreator konten, diperlukan untuk menjangkau kelompok audiens yang berbeda.
Kekayaan Bersih Raffi Ahmad Rp1,14 Triliun