Di tengah polemik kontrak tersebut, laporan kekayaan Raffi Ahmad juga kembali diperbincangkan. Dalam LHKPN periodik 2025 yang disampaikan kepada KPK pada 30 Maret 2026, kekayaan bersih Raffi tercatat sebesar Rp1.146.887.725.636 atau sekitar Rp1,14 triliun.
Nilai tersebut merupakan total aset setelah dikurangi kewajiban atau utang. Sebelum pengurangan, seluruh aset yang dilaporkan mencapai Rp1.277.211.857.340. Sementara utangnya tercatat Rp130.324.131.704.
Komponen terbesar berupa tanah dan bangunan senilai Rp562.896.000.000. Raffi melaporkan 18 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Tangerang, Jakarta Selatan, Tabanan, Makassar, dan Depok.
Surat berharga menjadi kelompok aset besar berikutnya dengan nilai Rp527.173.187.762. Selain itu, ia melaporkan kendaraan senilai Rp68.392.900.000, harta bergerak lainnya Rp48.628.019.440, serta kas dan setara kas Rp59.125.135.164.
Ada pula kategori harta lainnya sebesar Rp10.996.614.974. Jika seluruh komponen tersebut dijumlahkan, totalnya mencapai Rp1,27 triliun sebelum dikurangi utang.
Rincian LHKPN tersebut merupakan laporan kekayaan pribadi Raffi sebagai penyelenggara negara. Sementara nilai Rp14,69 miliar berkaitan dengan kontrak pengadaan yang melibatkan perusahaan. Kedua angka itu memiliki konteks berbeda dan tidak dapat dianggap sebagai satu jenis penerimaan.
Sorotan ICW dan respons KPK membuat transparansi pengadaan jasa publikasi pemerintah menjadi isu penting. Penilaian terhadap kewajaran harga, proses pemilihan penyedia, hasil pekerjaan, serta potensi konflik kepentingan masih memerlukan pemeriksaan berdasarkan dokumen dan ketentuan yang berlaku.