Menurut Roni, kondisi tersebut dapat menjadi peluang untuk mendorong peralihan pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum. Namun, upaya tersebut harus didukung kemudahan akses, fasilitas pejalan kaki, keamanan, kenyamanan, dan keterjangkauan tarif.
Wali Kota Diminta Koordinasikan Lintas Instansi
Roni menilai Pemkot Malang perlu mengambil inisiatif untuk mempertemukan seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan diperlukan untuk menentukan pola operasional, akses armada, serta pembagian fungsi masing-masing moda transportasi.
Salah satu opsi yang menurutnya dapat dikaji adalah pemanfaatan fasilitas Terminal Tipe C di kawasan Arjosari. Namun, penerapannya perlu mempertimbangkan aspek teknis, kewenangan pengelolaan, dan kelayakan operasional.
“Wali Kota Malang harus berani mengambil inisiatif. Jangan hanya menunggu keputusan dari pihak lain. Pemerintah kota perlu mempertemukan seluruh pemangku kepentingan untuk mencari solusi yang mengutamakan kebutuhan penumpang,” ujar Roni.
Ia menegaskan keberhasilan transportasi publik tidak cukup diukur dari jumlah armada maupun penambahan koridor. Kemudahan penumpang dalam berpindah moda, keterjangkauan biaya, serta efisiensi perjalanan juga harus menjadi indikator pelayanan.
Karena itu, FIPT mendorong pembahasan integrasi Trans Jatim dengan Terminal Arjosari kembali dilakukan dengan melibatkan pemerintah daerah, pengelola terminal, dan pelaku transportasi lokal.