FIPT Desak Trans Jatim Koridor II Terintegrasi dengan Terminal Arjosari

BLIMBING, DISWAYMALANG.ID – Sekretaris Jenderal Forum Independen Pengawas Transportasi (FIPT) Roni Agustinus, Rabu (11/11/2026), mendesak Pemerintah Kota Malang menginisiasi integrasi layanan Trans Jatim Koridor II dengan Terminal Arjosari. Integrasi tersebut dinilai penting untuk memudahkan perpindahan penumpang antarmoda di kawasan Malang Raya.

Roni meminta Wali Kota Malang mempertemukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), pengelola Terminal Arjosari, serta perwakilan angkutan umum guna membahas skema integrasi.

Menurutnya, keberadaan Trans Jatim Koridor II yang melayani kawasan Malang Raya perlu didukung konektivitas dengan simpul transportasi utama. Terminal Arjosari dinilai memiliki posisi strategis karena melayani perjalanan penumpang dari berbagai daerah.

Sekretaris Jenderal Forum Independen Pengawas Transportasi (FIPT) Roni Agustinus --halim/diswaymalang.id

“Jangan sampai kepentingan masyarakat sebagai pengguna transportasi publik justru berada di urutan belakang. Pemerintah harus menempatkan integrasi layanan sebagai prioritas, bukan membiarkan masyarakat menghadapi kesulitan saat berpindah moda,” ujar Roni..

Dorongan tersebut juga merujuk pada hasil survei terhadap 1.200 responden terkait penetapan Origin-Destination (OD) Utama di Terminal Arjosari.

Faktor kemudahan akses dan integrasi antarmoda tercatat menjadi alasan utama dengan proporsi 66,67 persen dari alasan yang dihimpun dalam survei tersebut.

BACA JUGA:Kursi Bus Trans Jatim Koridor II Penuh Sejak Kepanjen, Warga Antusias Manfaatkan Tarif Gratis

Roni menilai hasil survei itu menunjukkan pentingnya konektivitas dalam pengembangan transportasi publik. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan ketersediaan kendaraan, tetapi juga kemudahan melanjutkan perjalanan menuju tujuan akhir.

Angkot Diminta Tetap Dilibatkan

Selain integrasi Trans Jatim dengan Terminal Arjosari, Roni meminta pemerintah memperhatikan keberlangsungan angkutan kota (angkot). Menurutnya, pengembangan transportasi massal tidak boleh mengabaikan pengemudi angkot yang menggantungkan penghasilan dari layanan tersebut.

Ia mengusulkan angkot tetap dilibatkan sebagai angkutan pengumpan atau feeder yang menghubungkan kawasan permukiman dengan terminal maupun titik pemberhentian Trans Jatim.

“Persoalannya bukan mempertentangkan Trans Jatim dengan angkutan kota. Keduanya harus mendapat ruang dalam sistem transportasi yang terintegrasi. Pemerintah perlu menyiapkan solusi agar pengemudi angkot tetap memiliki peluang usaha,” katanya.

Data survei juga mencatat 36,50 persen responden menggunakan kendaraan pribadi dan memarkirkannya di sekitar terminal melalui pola Park and Ride.

Sumber: