Wacana penggunaan HMP menguat setelah muncul polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden.
BACA JUGA:Denny Indrayana Cabut Gugatan Ijazah Gibran di PTUN, Hakim Menolak
Perdebatan tersebut kembali berkembang setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Putusan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mendorong pembahasan melalui jalur konstitusional.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebelumnya menyampaikan bahwa HMP dinilai lebih relevan dibandingkan Hak Interpelasi maupun Hak Angket untuk merespons persoalan tersebut.
Menurut Doli, Hak Interpelasi digunakan DPR untuk meminta keterangan pemerintah mengenai kebijakan penting dan strategis. Sementara Hak Angket merupakan instrumen penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah.
Adapun HMP dapat digunakan DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap persoalan tertentu, termasuk dugaan pelanggaran hukum atau persoalan konstitusional yang berkaitan dengan pejabat negara.
Doli menilai DPR perlu memberikan respons terhadap persoalan yang berkembang. Namun, sikap politik parlemen tetap harus berlandaskan hukum dan tidak boleh mendahului proses konstitusional.
Pemakzulan Tidak Bisa Dilakukan Secara Otomatis
Proses pemberhentian presiden maupun wakil presiden telah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Ketentuan tersebut menetapkan bahwa pemberhentian hanya dapat dilakukan melalui mekanisme konstitusional dengan alasan tertentu.
Pasal 7A menyebutkan presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan apabila terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden maupun wakil presiden.
BACA JUGA:Polemik Ijazah Gibran, Komisi X DPR Siapkan Payung Hukum Kesetaraan Pendidikan Luar Negeri
Sementara itu, Pasal 7B mengatur tahapan pengajuan pendapat DPR kepada Mahkamah Konstitusi (MK). DPR terlebih dahulu harus meminta MK memeriksa dan memutus pendapat parlemen mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.
Permintaan kepada MK tersebut harus memperoleh dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna. Sidang juga wajib dihadiri sedikitnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, parlemen dapat meneruskan usulan pemberhentian kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Keputusan akhir berada pada MPR melalui sidang yang juga memiliki ketentuan kuorum dan persetujuan sebagaimana diatur konstitusi.
Dengan demikian, tanda tangan anggota DPR untuk mengusulkan HMP bukan keputusan pemakzulan. Masih terdapat tahapan politik, pemeriksaan hukum, dan pengambilan keputusan kelembagaan yang harus dilalui.
Untuk saat ini, perhatian tertuju pada langkah pimpinan DPR setelah menerima laporan tersebut. Puan memastikan masukan dari berbagai fraksi dan komisi akan didengarkan sebelum parlemen menentukan tindak lanjut. Perkembangan usulan itu sekaligus menjadi ujian bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan tetap berpegang pada konstitusi.