JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan anggota dewan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan tersebut disampaikan Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026), setelah DPR membuka masa persidangan baru.
Meski laporan sudah diterima, DPR belum mengambil keputusan untuk membawa usulan tersebut ke tahap pembahasan formal. Puan menegaskan pimpinan parlemen akan terlebih dahulu mengumpulkan pandangan dari fraksi, komisi, dan anggota DPR sebelum menentukan mekanisme tindak lanjut.
Puan Minta Proses sesuai Konstitusi
Puan mengatakan berbagai aspirasi yang muncul selama masa reses telah menjadi perhatian pimpinan DPR. Namun, ia mengingatkan bahwa setiap langkah yang ditempuh harus mengikuti tata tertib parlemen dan ketentuan konstitusi.
Menurutnya, pembukaan masa sidang bukan berarti seluruh usulan yang masuk dapat langsung diputuskan. Pimpinan DPR perlu memeriksa laporan dan mendengarkan pertimbangan dari berbagai unsur parlemen.
"Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut, namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini. Bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya, dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi kita taat pada konstitusi yang ada," kata Puan.
BACA JUGA:Mahfud MD Desak Usut Pidana Penerbitan Suket SMA Gibran dan Pasal PKPU usai Putusan MA
Ia juga meminta masyarakat menyikapi perkembangan tersebut secara tenang. Sebab, proses politik masih berjalan dan belum menghasilkan keputusan mengenai status Wakil Presiden.
Puan menambahkan, masukan yang dihimpun selama reses akan menjadi bahan pertimbangan sebelum pimpinan DPR menentukan langkah berikutnya. Karena itu, belum ada kepastian kapan usulan HMP tersebut akan dibawa ke forum pengambilan keputusan.
Lebih dari 25 Anggota DPR Disebut Telah Teken
Di sisi lain, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa dukungan terhadap pengajuan HMP telah dihimpun dari sejumlah anggota parlemen lintas fraksi.
Mardani mengklaim jumlah anggota DPR yang membubuhkan tanda tangan telah melampaui 25 orang. Ia juga menyebut dukungan tersebut berasal dari mayoritas fraksi, meskipun penandatanganan dilakukan atas nama anggota secara pribadi.
Dokumen pengusul HMP yang diperlihatkan kepada media memuat sejumlah nama anggota DPR. Namun, klaim mengenai jumlah penandatangan dan dukungan fraksi tetap perlu dibedakan dari keputusan resmi DPR sebagai lembaga.
Menurut Mardani, perkembangan usulan tersebut akan disampaikan melalui mekanisme parlemen setelah proses pengumpulan dukungan berjalan. Dengan demikian, langkah berikutnya masih bergantung pada pemeriksaan administrasi, pembahasan, dan ketentuan tata tertib DPR.
Mengapa Hak Menyatakan Pendapat Dipilih?