BACA JUGA:Jokowi Cuma Tersenyum saat Dicecar soal Penyadapan dan Isu Geng Solo
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Majelis hakim membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat terkait keabsahan surat keterangan tersebut.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA itu tidak sah dan batal demi hukum. Perkara tersebut melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pihak tergugat.
Putusan tersebut kemudian memunculkan desakan agar DPR menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk menindaklanjuti persoalan persyaratan pendidikan Gibran.
Meski demikian, putusan MA mengenai dokumen administrasi pendidikan tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
Mekanisme Pemakzulan Harus Melalui Proses Konstitusional
Berdasarkan konstitusi, pemberhentian wakil presiden dapat diusulkan DPR kepada MPR apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum tertentu atau terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai wakil presiden.
Namun, DPR terlebih dahulu harus mengajukan pendapatnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus. Jika MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya diteruskan melalui sidang paripurna DPR sebelum MPR mengambil keputusan.
Pengajuan pendapat DPR kepada MK juga memiliki persyaratan dukungan dan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 7B UUD 1945. Artinya, wacana hak angket dan proses pemakzulan merupakan tahapan yang berbeda dan tidak bisa disamakan.
Dengan berakhirnya masa reses pada 8 November 2026, perhatian publik kini tertuju pada langkah DPR dalam masa sidang berikutnya. Namun, sikap resmi parlemen terhadap aspirasi hak angket pemakzulan Gibran masih menunggu perkembangan pembahasan dan kajian hukum atas putusan MA.