Peringatan ini ditetapkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi A/RES/68/163. Tanggal tersebut dipilih untuk mengenang pembunuhan dua jurnalis Prancis, Ghislaine Dupont dan Claude Verlon, di Mali pada 2 November 2013.
Tujuan utamanya adalah mendorong negara-negara mengambil langkah nyata untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis, mengusut kejahatan yang terjadi, serta memastikan pelakunya dimintai pertanggungjawaban.
Istilah impunitas merujuk pada keadaan ketika pelaku kejahatan tidak mendapatkan pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus kekerasan terhadap jurnalis, kondisi tersebut berisiko membuat tindakan serupa terus berulang dan menciptakan ketakutan saat wartawan menjalankan tugas.
Perlindungan Jurnalis Menyangkut Hak Masyarakat Memperoleh Informasi
Di Indonesia, perlindungan terhadap kerja jurnalistik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 menjamin kemerdekaan pers, sedangkan Pasal 8 menyatakan wartawan memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.
Jaminan tersebut penting karena pekerjaan jurnalis bukan hanya mengumpulkan dan menyampaikan berita. Pers juga menjalankan fungsi kontrol sosial serta membantu masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk memahami berbagai persoalan publik.
Catatan 15 jurnalis yang mengalami kekerasan saat demonstrasi di Malang pada 2020 menjadi pengingat bahwa perlindungan pers harus diwujudkan dalam praktik, bukan hanya tertulis dalam peraturan.
Peringatan 2 November pun relevan bagi Malang Raya. Momentum ini dapat menjadi ruang evaluasi bagi aparat, organisasi pers, perusahaan media, dan masyarakat. Untuk memastikan jurnalis dapat bekerja tanpa intimidasi, kekerasan, maupun ancaman kriminalisasi.
Sebab, ketika wartawan dihalangi menjalankan tugasnya, yang terancam bukan hanya keselamatan pekerja pers. Tetapi juga hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.