Pemkab Malang juga akan melakukan sosialisasi kepada seluruh kepala desa mengenai aturan penggunaan pengeras suara. Dengan cara tersebut, informasi mengenai ketentuan penggunaan sound system diharapkan tidak berhenti di tingkat pemerintah kabupaten, tetapi diteruskan hingga masyarakat desa.
Budiar menegaskan pendekatan yang ditempuh harus dilakukan secara bertahap karena perubahan pola pikir masyarakat membutuhkan proses.
Perkuat Aturan dan Pengawasan
Pemkab Malang juga berkomitmen memperkuat implementasi Keputusan Bersama antara Bupati Malang, Kapolres Malang dan Dandim mengenai penggunaan pengeras suara.
Implementasinya mencakup sejumlah aspek, mulai batas tingkat suara, durasi penggunaan, jadwal kegiatan hingga pengawasan teknis di lapangan. Tujuannya untuk mencegah penggunaan pengeras suara yang berpotensi mengganggu warga maupun memicu gesekan sosial.
Kebijakan tersebut sejalan dengan kebutuhan di lapangan. Selain laporan warga mengenai kebisingan, Pemkab Malang sebelumnya juga telah mendapat dorongan untuk memperjelas pengaturan sound horeg, termasuk mengenai batas desibel dan perangkat yang diperbolehkan.
Perwakilan MP3I Kabupaten Malang dan FKUB menyambut positif koordinasi lintas sektor tersebut. Mereka mendorong aturan dan perizinan diterapkan secara tegas, terukur dan konsisten agar masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai batas penggunaan pengeras suara.
Rapat kemudian menyepakati penguatan sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, ulama, akademisi dan tokoh masyarakat.
Bagi Pemkab Malang, tujuan akhirnya bukan sekadar mengurangi penggunaan sound horeg, melainkan membangun kebiasaan baru. Masyarakat tetap dapat menikmati hiburan dan mengekspresikan kreativitas, tetapi tidak dengan mengorbankan kenyamanan maupun hak warga lainnya.
Dengan paradigma tersebut, sound horeg diharapkan tidak lagi identik dengan persaingan siapa yang menghasilkan suara paling keras. Sebaliknya, kreativitas, ketertiban dan kemampuan menjaga harmoni sosial menjadi ukuran keberhasilan kegiatan masyarakat.