Dorong Investasi di Daerah, Pemerintah Hadirkan Skema Pembiayaan Kreatif

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID  -  Pemerintah semakin serius mendorong investasi di daerah demi mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen pada 2029. Salah satu langkah strategisnya adalah dengan menghadirkan skema pembiayaan kreatif untuk infrastruktur. Ini mengingat kebutuhan investasi nasional periode 2025–2029 diproyeksikan mencapai lebih dari Rp 10.303 triliun.

Dengan keterbatasan APBN dan APBD, kehadiran peran swasta dan skema alternatif menjadi sangat penting. Untuk itu, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, serta PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sepakat memperkuat koordinasi lewat penandatanganan Berita Acara Kerja Sama Percepatan Pinjaman Daerah untuk Infrastruktur.

BACA JUGA:Pemkot Batu Gandeng Pusat Investasi Pemerintah untuk Perluas Akses Pembiayaan UMKM

Penyederhanaan Birokrasi Lewat Aturan Baru

Kerja sama yang sudah berjalan sejak 2017 kini diperbarui mengikuti aturan terbaru, yakni UU No.1 Tahun 2022 dan PP No.1 Tahun 2024. Beberapa poin penting dari pembaruan ini antara lain:

• Pertimbangan wajib dari Menteri PPN/Bappenas
• Batas maksimal 15 hari kerja untuk persetujuan pertimbangan tiga menteri
• Mekanisme automatic approval untuk mempercepat birokrasi.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola pembiayaan daerah dan menyederhanakan prosedur. Serta mempercepat penyaluran dana untuk pembangunan infrastruktur.

PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) akan menjadi mitra utama dalam skema ini, dengan dua jalur pembiayaan: penugasan dan non-penugasan. Pemerintah juga menyiapkan Aplikasi Pertimbangan Tiga Menteri untuk mempermudah pengajuan pinjaman daerah.

Meski begitu, masih banyak pemerintah daerah yang belum siap menyusun proposal pinjaman sesuai ketentuan.

Oleh karena itu, Pemerintah akan melakukan sosialisasi dan pelatihan agar kapasitas daerah semakin meningkat.

Dorong Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN, Ferry Irawan, menegaskan bahwa sinergi ini bertujuan memperkuat kolaborasi pusat-daerah sekaligus meningkatkan kecepatan realisasi pembiayaan. “Dengan penyederhanaan proses pengajuan pinjaman, pembiayaan infrastruktur bisa lebih cepat tersalurkan untuk mendorong pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan,” ujarnya kepada media di Jakarta, pada Selasa 30 September 2025.

Skema pembiayaan kreatif daerah ini menjadi bagian penting dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, dengan memastikan pembangunan infrastruktur tidak terhambat keterbatasan anggaran pemerintah.

Dengan langkah ini, Pemerintah optimistis minat investasi swasta akan meningkat, pembangunan daerah semakin merata, dan perekonomian nasional tumbuh lebih kuat. (*)

Sumber: disway news network