Menkeu Minta Maaf soal Polemik Pemotongan TKD, Banggar DPR: Penjelasan Dana Mengendap Tak Logis

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID—Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menanggapi permintaan maaf Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kepada pemerintah daerah (Pemda) terkait polemik pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) dalam rancangan APBN 2026.

Said menilai alasan Menkeu yang menyebut adanya dana daerah yang mengendap di bank tidak masuk akal. Menurutnya, selama ia bertugas di Banggar DPR, seluruh daerah selalu mampu menghabiskan anggaran yang diberikan pemerintah pusat.

"Kalau selama ini saya 13 tahun di badan anggaran. Setahu saya, pemerintah daerah itu anggarannya pasti selalu habis," kata Said kepada wartawan, di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa, 4 November 2025.

BACA JUGA: KPK OTT Gubernur Riau: Sita Uang Lebih dari Rp1 M, Ada Pecahan Dollar dan Poundsterling!

Ia juga menepis anggapan bahwa dana yang masih tersimpan di bank menandakan daerah tidak menggunakan anggarannya.

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari proses pelaksanaan program daerah. "Kalau toh sementara ini diindikasikan ada yang nongkrong di bank. Itu kan bagian dari proses, program-program yang masih yang sudah, sedang dan akan dijalankan," ujarnya.

Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa tidak mungkin ada pemda yang membiarkan anggarannya tidak terpakai. "Pasti habis anggarannya, tidak mungkin anggarannya tidak akan habis," tegas Said.

BACA JUGA:Banggar DPR: Kasus Whoosh Tak Jadi Alasan Tunda Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya

Lebih lanjut, Said menilai bahwa dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sedang dijalankan pemerintah pusat, semua daerah justru tengah menghadapi pengurangan alokasi dana.

Oleh sebab itu, menurutnya, tidak masuk akal jika ada anggapan bahwa pemda sengaja menahan dana. "Karena daerah lagi minus anggaran, lagi membutuhkan anggaran. Masa daerah akan menyimpan anggarannya. Itu kok tidak make sense, tidak masuk akal," pungkasnya.

BACA JUGA:Kemenkes Kembangkan Tes DNA Canggih, Bikin Pengobatan Lebih Tepat dan Personal

Permintaan Maaf Menkeu Purbaya ke Pemda

Diketahui, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permintaan maaf kepada Pemda setelah muncul polemik mengenai pemotongan TKD dalam APBN 2026. Ia menjelaskan, kebijakannya bukanlah bentuk ketidaksukaan terhadap pemerintah daerah, tetapi untuk mempercepat perputaran ekonomi di seluruh wilayah.

"Terus habis saya lihat daerah juga sepertinya ada uang yang bisa dimanfaatkan di sana. Saya bukannya sentimen sama daerah, justru ingin mereka belanjakan lebih cepat supaya ekonominya jalan sinkron dengan kebijakan ekonomi pusat," kata Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komite IV DPD RI, Jakarta Pusat, Senin, 3 November 2025.

BACA JUGA:Semringah! 23 Tahun Berlalu, Mbak Tutut dan Hary Tanoe Capai Kesepakatan soal TPI

Sumber: disway.id