Asal-usul Hari Sejarah Nasional 14 Desember, Apa Kabar Penulisan Ulang 10 Buku Sejarah?

Dipilihnya 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional memiliki alasan historis yang kuat. Tanggal itu bertepatan dengan hari dimulainya Seminar Sejarah Nasional I, momen penting yang menandai perubahan besar dalam cara bangsa Indonesia memahami dan menulis sejarahnya sendiri.

Penulisan Ulang 10 Jilid Buku Sejarah Nasional

Saat ini, sedang Menteri Kebudayaan Fadli Zon sedang menggulirkan program penulisan ulang sejarah untuk menerbitkan 10 jilid buku sejarah nasional yang komprehensif.  Melibatkan 112 sejarawan profesional dari berbagai universitas, mencakup sejarah dari era Nusantara hingga reformasi. Proyek ini didanai APBDN Rp 9 miliar.

Melibatkan aktor lintasbidang dan lintasgenerasi, pemerintah mengedepankan prinsip “sejarah untuk semua”. Yaitu sejarah yang merepresentasikan seluruh kelompok etnis, budaya, daerah, dan kontribusi masyarakat dalam perjalanan Indonesia. Langkah ini memberikan ruang yang lebih besar bagi keberagaman untuk tercermin dalam narasi nasional.

 

Selain itu, tujuan proyek ini adalah meluruskan dan memperbarui narasi sejarah nasional, meng-update literatur sejarah yang dianggap stagnan, serta memperkuat jati diri bangsa.

Menbud Fadli Zon berencana meluncurkannya pada akhir 2025 (Desember 2025) atau awal 2026, dengan uji publik yang sudah atau akan dilakukan. Pada Juli 2025 lalu, beberapa jilid sudah 70-100% selesai, dengan total halaman diperkirakan mencapai 5.500 halaman.

Aspek utama program ini adalah menerbitkan 10 jilid, mencakup 10 tema besar sejarah, meliputi periode awal Nusantara (prasejarah) hingga era Reformasi (1999-2024).

Tujuan program ini adalah:

• Menghapus bias kolonial dan membangun perspektif Indonesia-sentris.
• Menjawab kekosongan narasi sejarah nasional selama lebih dari 26 tahun.
• Memperkuat identitas nasional dan literasi sejarah.

Sempat Memicu Kontroversi

Meskipun belum dirilis, proyek penulisan ulang 10 buku sejarah sempat memicu polemik. Hal ini disebabkan berbagai pelanggaran HAM berat tidak ada dalam outline buku sejarah baru. Peristiwa 1965 dan 1998 yang dinilai sangat krusial pun tidak dicantumkan.

Menanggapi hal itu, Menbud Fadli Zon menyatakan ingin sejarah Indonesia ditulis dengan tone yang positif.

Kemudian situasi makin memburuk ketika Fadli Zon menyangkal terjadinya pemerkosaan massal pada Mei 1998. Fadli Zon mendapatkan kritik yang keras dari organisasi HAM, sejarawan, hingga DPR.

Berbagai pihak menuntut proyek penulisan ulang sejarah untuk dihentikan. Salah satunya adalah Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang menilai terdapat upaya whitewashing melalui proyek ini.

Namun proyek sudah berjalan. Setelah diluncurkan nanti akan ada uji publik untuk masukan. Sepuluh buku sejarah tersebut ke depan akan didistribusikan sebagai materi pendidikan utama di sekolah dan perguruan tinggi.

Sumber: harian.disway.id