Gaji Kepala Daerah di Indonesia, Gajinya Sih Biasa, Biaya Operasional Yang Disediakan Hmmm

MALANG, DISWAYMALANG.ID-- Berapa besar gaji para kepala daerah yang secara resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2) lalu?

Berdasarkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 59 Tahun 2000, pemerintah telah menetapkan standar gaji pokok serta tunjangan jabatan bagi kepala daerah. Besarannya bervariasi, disesuaikan dengan jabatan yang dipegang serta tingkat luasnya wilayah dan kompleksitas administrasi yang harus dikelola.

Di luar gaji pokok, kepala daerah juga berhak atas sejumlah tunjangan yang menunjang kinerja mereka. 

Tunjangan tersebut mencakup tunjangan jabatan, tunjangan operasional, serta berbagai fasilitas tambahan yang diberikan guna mendukung efektivitas dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik.

Berikut aturannya: 

• Kepala daerah tingkat provinsi atau gubernur menerima gaji pokok sebesar Rp3 juta per bulan, ditambah tunjangan jabatan senilai Rp5,4 juta. 
• Wakil kepada daerah tingkat provinsi atau wakil gubernur tetap mendapatkan kompensasi berupa gaji pokok senilai Rp2,4 juta per bulan, ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp4,32 juta.
• Kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, bupati serta wali kota memperoleh gaji pokok yang setara, yakni Rp2,1 juta per bulan serta juga mendapatkan tunjangan jabatan senilai Rp3,78 juta.
• Wakil kepala daerah tingkat kabupaten dan kota, wakil bupati dan wakil wali kota menerima gaji pokok sebesar Rp1,8 juta per bulan, disertai tunjangan jabatan senilai Rp3,24 juta. 

Biaya Penunjang Operasional (BPO)

Jika hanya mengacu kepada besaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan, pendapatan para kepala daerah tidak lebih tinggi dari para manajer di perusahaaan swasta maupun BUMN. Namun, yang perlu diketahui, kepala daerah mendapat kewenangan mengelola biaya penunjang operasional (BPO) yang bisa untuk penunjang aktivitasnya sebagai kepala daerah.

Antara lain dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Sebagai contoh yang diberlakukan di Kota Batu. Menurut Peraturan Wali Kota Batu Nomor 1 Tahun 2023,  BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk daerah dengan PAD hingga Rp5 miliar, BPO paling rendah adalah Rp125 juta dan paling tinggi 3 persen dari PAD. Semakin besar PAD suatu daerah, persentase BPO yang diperbolehkan semakin kecil.

Untuk daerah dengan PAD di atas Rp5 miliar hingga Rp50 miliar, BPO berkisar antara Rp150 juta hingga Rp300 juta, atau antara 2 persen hingga 0,8 persen dari PAD.  Sementara itu, untuk daerah dengan PAD di atas Rp50 miliar hingga Rp150 miliar, BPO berkisar antara Rp400 juta hingga 0,4 persen dari PAD.

Terakhir, untuk daerah dengan PAD di atas Rp150 miliar, BPO paling rendah adalah Rp600 juta dan paling tinggi 0,15 persen dari PAD. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun nominal BPO meningkat seiring dengan peningkatan PAD, persentase BPO terhadap PAD justru menurun.

Selanjutnya, BPO Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan besaran minimal Rp600 juta, penggunaannya dibatasi maksimal Rp50 juta per bulan. 

Dana BPO ini dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dana tersebut dibebankan pada belanja dana operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah. (*)

Sumber: pp no. 9 tahun 2000