Sambangi KPK, Nusron Wahid Ungkapkan 'Penyakit' di Kementerian ATR/BPN

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan penyakit yang ada di Kementerian ATR/BPN saat audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia mengatakan, penyakit itu bisa menimbulkan tindakan korupsi.

"Kami di sini discuss membedah, mencari penyakit anatomi penyakit di tubuh ATR/BPN yang penyakit itu berpotensi menimbulkan tindakan korupsi," kata Nusron kepada wartawan usai audiensi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Oktober 2025.

Ia menjelaskan bahwa dalam diskusi yang dilakukan bersama pimpinan soal masalah rencana transformasi pelayanan publik d lingkungan ATR/BPN.

"Mulai satu penerbitan sertifikat baru, peralihan hak, pemecahan, kemudian hak tanggungan, kan di tempat kami ini kan pelayanan, 80 persen kan pelayanan publik. Namanya pelayanan publik di mana-mana termasuk di tempat saya isunya dua: lama waktunya nggak terukur dan ono pungline," ujarnya.

Nusron menegaskan bahwa kedatangannya ini, untuk meminta masukan dan koordinasi kepada KPK. Hal ini, kata dia, supaya pelayanan publik yang ada di ATR/BPN lebih cepat, bersih, akurat, kompatibel dan prudent. "Sehingga ke depan tidak ada celah untuk digugat orang lain," tuturnya.

Lebih lanjut, Ia menyebut, dalam pertemuan, dia juga membahas soal alih fungsi lahan seperti sawah-sawah yang akan digunakan untuk ketahanan pangan.

"Pertama dari lajunya industrialisasi kan butuh lahan, lajunya perumahan butuh lahan dan rata-rata baik industri kemudian perumahan, pemukiman, pariwisata, apa lagi pak? Macam-macam lah, ya kan? Itu yang disasar adalah sawah," katanya.

Dia menjelaskan bahwa jika banyak lahan sawah di Indonesia yang hilang maka produksi pangan akan berkurang dan mempengaruhi pada program Presiden Prabowo Subianto, terkait ketahanan pangan.

Kemudian, Nusron juga mengaku membahas soal cara mengatasi tumpang tindih sertifikat tanah. Menurut dia, hal ini merupakan rahasia umum terutama di kawasan Jabodetabek.

"Ada lahan yang satu numpuk, satu tanah sertifikatnya papat, tiga, dua, kan banyak yang model gitu. Nah apalagi kalau kemudian ada pembebasan jalan tol, eksekusi pengadilan, itu yang umumnya pada muncul, saya punya girik ini, saya punya ini, saya punya ini, itu banyak sekali kan," ucapnya.

Nusron menerangkan tumpang tindih sertifikat lahan ini, menjadi penanda masih bermasalahnya urusan administrasi di ATR/BPN.

"Nah kita ke depan menata sistem administrasi pertanahan di Indonesia yang jauh lebih baik sehingga ke depan enggak muncul lagi isu tumpang tindih," pungkasnya.

Sumber: disway news network