Diprotes Aktivis Lingkungan dan Mahasiswa, ESDM: Gunung Lawu Bukan Proyek Geothermal
JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan bahwa Gunung Lawu tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Pernyataan ini sekaligus membantah kabar terkait rencana lelang proyek geothermal di kawasan tersebut yang sempat menuai protes dari sejumlah aktivis lingkungan dan mahasiswa.
Isu ini mencuat setelah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) menuding Kementerian ESDM akan mempercepat proses perizinan proyek panas bumi di wilayah Jenawi, lereng Gunung Lawu, tanpa melibatkan masyarakat.
Namun, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) ESDM, Eniya Listiani Dewi, menepis tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa tidak ada lelang proyek panas bumi maupun aktivitas eksplorasi di kawasan Gunung Lawu.
"Gunung Lawu tidak masuk WKP. Tidak ada proses lelang, tidak ada eksplorasi. Ini bentuk komitmen kami menjaga nilai sejarah, budaya, dan spiritual di kawasan tersebut," tegas Dewi.
Dewi menjelaskan bahwa kegiatan yang direncanakan di Jenawi hanyalah tahap Survei Pendahuluan dan Eksplorasi (PSPE), yang mencakup kajian geosains untuk memetakan potensi panas bumi.
Studi ini bersifat ilmiah dan tidak melibatkan kegiatan pengeboran atau pengrusakan lingkungan. "PSPE ini masih tahap survei geosains awal. Kami pastikan, kawasan sakral, situs budaya, dan hutan konservasi dikecualikan dari area kajian," sebut Dewi.
Rencana survei tersebut bertujuan mengidentifikasi potensi panas bumi sebesar 40 megawatt (MW) cukup untuk menyuplai listrik ke lebih dari 40.000 rumah tangga.
Namun pemerintah menegaskan, pengembangan energi bersih tidak boleh mengorbankan nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat setempat.
Lebih lanjut, Dewi menegaskan bahwa PSPE Jenawi tidak akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dengan begitu, pemerintah masih menunggu selesainya proses audiensi, sosialisasi, dan diskusi terbuka dengan seluruh pemangku kepentingan.
"Kami tidak akan melanjutkan sebelum proses dialog tuntas. Semua tahapan dilakukan secara transparan dan partisipatif. Proyek ini harus diterima oleh semua pihak," imbuhnya.
Pemerintah menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip kehatian-hatian dan partisipasi publik dalam setiap rencana pengembangan energi terbarukan, khususnya di wilayah yang memiliki sensitivitas budaya dan spiritual tinggi seperti Gunung Lawu.
Sumber: disway news network
