Pemutihan Tunggakan BPJS Kesehatan Ditargetkan Rampung November 2025

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID – Rencana pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sedang dalam proses finalisasi. Menurut Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Abdul Muhaimin Iskandar, kebijakan ini ditargetkan rampung paling lama akhir November 2025.

"Ada 23 juta orang yang tunggakannya akan dihapus," ujarnya, Rabu (15/10).

Muhaimin mengungkapkan, langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan masyarakat miskin dan rentan tetap memiliki akses layanan kesehatan yang adil. Ia menyebut, proses administrasi dan re-evaluasi tengah dikebut bersama BPJS Kesehatan.

Lebih lanjut, Muhaimin berharap kebijakan ini akan menjadi harapan baru bagi peserta yang selama ini terkendala status nonaktif. 

Ia juga menegaskan bahwa setelah tunggakan dihapus, kesadaran pembayaran iuran yang baru akan didorong agar sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap berkelanjutan.

Siapa Saja yang Mendapat Pemutihan?

Pemutihan ini diprioritaskan untuk peserta dari kelompok:

 1. PBI Bermasalah: Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang seharusnya iurannya dibayarkan oleh pemerintah, namun masih memiliki tunggakan lama yang terus ditagih.

 2. PBPU Tertentu: Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang iurannya telah dialihkan menjadi tanggungan Pemerintah Daerah, tetapi masih memiliki beban denda.

 3. Sektor Informal: Masyarakat di sektor informal yang mengalami kesulitan finansial sehingga menunggak iuran.

"Setelah tunggakan dilunasi oleh pemerintah, maka semua peserta bisa memulai iuran baru. Jadi, tidak dianggap utang lagi," jelas Cak Imin.

Kajian Anggaran dan Respons Pemerintah

Meski disambut baik oleh jutaan peserta, rencana pemutihan tunggakan iuran ini memerlukan kajian matang karena melibatkan anggaran negara yang besar.

BACA JUGA:Harga Emas Naik dengan Rekor Baru: Hampir Rp2,4 Juta per Gram

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengonfirmasi bahwa rencana tersebut masih dalam tahap kajian.

"Ada rencana itu, tapi mohon waktu. Semuanya harus dihitung agar anggaran tetap aman," kata Prasetyo Hadi.

Sumber: disway news network