Hari Tata Ruang Nasional: Sejarah dan Arah Tata Ruang Malang Raya

Koridor I didukung 14 bus operasional dan satu armada cadangan. Tersedia 62 titik pemberhentian, dengan jam layanan mulai pukul 04.00 hingga 22.00 WIB.

Pengembangan jaringan berlanjut dengan peluncuran Trans Jatim Koridor II pada 30 Oktober 2026. Koridor ini menghubungkan Terminal Madyopuro di Kota Malang dengan Terminal Talangagung di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.

Rute tersebut melayani pergerakan penumpang menuju sejumlah wilayah, termasuk kawasan Bululawang dan Gondanglegi. Koridor II disiapkan dengan 15 bus, terdiri atas 14 armada operasional dan satu bus cadangan.

Layanan beroperasi setiap hari mulai pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Tarif penumpang umum ditetapkan Rp5.000, sedangkan pelajar, santri, dan mahasiswa dikenai tarif Rp2.500. Penyandang disabilitas dapat menggunakan layanan secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku.

Koridor II juga terhubung dengan Koridor I. Perpindahan antarkoridor dapat dilakukan tanpa membayar tiket tambahan selama masih memenuhi ketentuan waktu integrasi, yakni maksimal dua jam dalam satu tiket.

Kehadiran dua koridor tersebut menjadi langkah awal penguatan transportasi publik lintas wilayah. Namun, jangkauan layanan masih perlu dikembangkan agar semakin banyak kawasan permukiman, pusat pendidikan, pusat pekerjaan, dan destinasi wisata yang terhubung.

Koridor II tidak berarti seluruh wilayah Malang Raya telah terlayani. Rute yang saat ini beroperasi menghubungkan Kota Malang dengan Kepanjen, sedangkan Koridor I menghubungkan Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

Tantangan Penataan Ruang Malang Raya

Konsep megapolitan dan pengembangan transportasi publik akan sulit mencapai hasil maksimal tanpa pengendalian tata ruang yang konsisten. Pertumbuhan kawasan terbangun perlu disesuaikan dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat.

Salah satu tantangan penting adalah alih fungsi lahan pertanian. Perluasan permukiman, kawasan perdagangan, industri, dan fasilitas wisata harus memperhatikan perlindungan lahan produktif serta kawasan yang memiliki fungsi ekologis.

Persoalan berikutnya adalah kemacetan. Pertumbuhan kendaraan pribadi dan pergerakan harian antardaerah membutuhkan alternatif transportasi umum yang terjangkau, mudah dijangkau, dan memiliki jadwal layanan yang dapat diandalkan.

Integrasi Trans Jatim perlu disertai penataan akses menuju halte, fasilitas pejalan kaki, koneksi dengan angkutan pengumpan, serta pengaturan kawasan di sekitar titik pemberhentian. Pengembangan kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD) dapat menjadi salah satu pendekatan perencanaan, sepanjang disesuaikan dengan kondisi dan aturan setempat.

Selain itu, perlindungan sumber air, daerah resapan, sempadan sungai, kawasan hutan, dan wilayah rawan bencana harus menjadi bagian utama kebijakan tata ruang. Pembangunan yang mengabaikan fungsi ekologis dapat meningkatkan risiko banjir, longsor, kekeringan, dan kerusakan lingkungan.

Masyarakat Perlu Terlibat Mengawasi Tata Ruang

Penataan ruang bukan hanya urusan pemerintah dan pengembang. Masyarakat memiliki peran dalam mengawasi pemanfaatan ruang di lingkungan masing-masing.

Sumber: diolah dari berbagai sumber