Pakar UB: Intervensi AS dan Penangkapan Maduro Bisa Rusak Tatanan Hukum Dunia

LOWOKWARU, DISWAYMALANG.ID—Ketegangan antara Amerika Serikat dan Venezuela kembali menjadi sorotan dunia setelah operasi militer AS yang berujung pada penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Peristiwa yang terjadi awal Januari 2026 itu menuai pro dan kontra internasional serta memicu kekhawatiran serius soal masa depan hukum internasional.

Pakar Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB) Yusli Effendi SIP MA menilai langkah Amerika Serikat menjadi preseden buruk. Karena menyentuh langsung prinsip dasar hubungan antarnegara, yakni kedaulatan dan larangan intervensi asing.

BACA JUGA:Connie Bakrie soal Invasi AS ke Venezuela: Perang Gaya Baru yang Memaksa Dunia Membentuk Aliansi Anyar

“Kalau satu negara bisa menangkap presiden negara lain dengan kekuatan militer, ini berbahaya. Dunia bisa masuk ke era hukum rimba, di mana negara kuat merasa berhak bertindak sesuka hati,” kata Yusli kepada wartawan di Malang, Senin (5/1).

Pemerintah Amerika Serikat menyebut operasi di Venezuela bukan invasi, tetapi penegakan hukum terhadap Maduro yang selama ini didakwa dalam sejumlah kasus internasional. Namun, operasi tersebut dilaporkan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan di Caracas.

BACA JUGA:Maduro Ditangkap AS, Mahkamah Agung Venezuela Tunjuk Wapres Delcy Jadi Presiden Interim

Berita penangkapan Maduro memecah reaksi publik. Sebagian warga Venezuela di luar negeri merayakan, sementara di dalam negeri dan sejumlah negara lain muncul aksi protes yang mengecam Amerika Serikat karena dianggap melanggar kedaulatan negara.

Yusli menjelaskan, meskipun pemerintahan Maduro banyak dikritik dan dinilai tidak demokratis, hal itu tidak bisa dijadikan alasan pembenaran intervensi militer oleh negara lain.

BACA JUGA:Detail Penangkapan Nicolas Maduro, Intelijen AS Pelajari Hewan Peliharaan sampai Buat Duplikat Rumah

“Dalam Piagam PBB jelas diatur, setiap negara dilarang menggunakan ancaman atau kekerasan terhadap negara lain. Masalah dalam negeri seharusnya diselesaikan oleh rakyat dan mekanisme internal negara tersebut,” tegasnya.

Menurutnya, perubahan kekuasaan yang dipaksakan dari luar justru berisiko memperpanjang konflik dan penderitaan warga sipil.

BACA JUGA:Rekam Jejak Nicolas Maduro: Fakta-Fakta Perjalanan dari Sopir Bus, Jadi Presiden, hingga Kini Dipenjara AS

Tak Bisa Dilepaskan dari Cadangan Minyak

Dari sisi geopolitik, Yusli menilai konflik ini tidak bisa dilepaskan dari faktor ekonomi. Venezuela dikenal memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, yang sejak lama menjadi kepentingan strategis global.

“Isu demokrasi dan HAM sering muncul di permukaan, tapi di balik itu selalu ada kepentingan ekonomi dan energi. Ini pola lama dalam politik internasional,” ujarnya.

Sumber: