Hasil Paripurna: DPRD Temukan Banyak PR Besar Pemkot Malang

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID–DPRD Kota Malang melayangkan sejumlah catatan keras terhadap kinerja Pemerintah Kota Malang dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas LKPJ Wali Kota, Rabu (7/4).

Hasilnya, DPRD menegaskan perlunya pembenahan menyeluruh di berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, pengelolaan anggaran, hingga pembangunan infrastruktur.

DPRD menilai tata kelola pendidikan belum berjalan optimal dan perlu evaluasi serius.

Sorotan utama tertuju pada Peran komite sekolah yang dinilai belum efektif sebagai pengawas dan Transparansi dana BOS yang harus dibuka ke publik.

Fraksi-fraksi mendorong adanya penataan ulang sistem pengawasan sekolah agar tidak lagi bersifat formalitas.

BACA JUGA:Genjot Serapan Anggaran, Wali Kota Batu Instruksikan Eselon III-IV Turun Tangan

Di sektor ketertiban kota, DPRD menilai penanganan PKL belum maksimal.

Koordinasi antar OPD disebut lemah, berdampak pada Penataan PKL yang tidak konsisten dan Kebijakan yang tumpang tindih.

Selain itu, DPRD juga menyoroti fungsi fasilitas publik yang bergeser, seperti JPO yang dipenuhi reklame dan dinilai mengganggu keselamatan.

BACA JUGA:UNISMA Sebarkan Informasi Beasiswa dan Program Internasional ke Taiwan kepada Mahasiswa dan Dosen

DPRD menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Malang belum sepenuhnya berdampak pada masyarakat.

Catatan utama meliputi Pemerataan ekonomi yang belum optimal, Inflasi, terutama harga pangan, masih membebani warga dan Penyerapan tenaga kerja belum maksimal.

Struktur ekonomi yang masih bertumpu pada sektor jasa dan pariwisata dinilai berisiko memperlebar kesenjangan.

DPRD menilai pembangunan infrastruktur belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan anggaran.

Sumber: