Pajak Daerah Kota Malang Pecah Rekor, Tutup Buku 2025 Tembus Rp890,2 M

KLOJEN, DISWAYMALANG.ID—Kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang dari sektor pajak mencetak rekor baru pada tahun anggaran 2025. Hingga tutup buku per 31 Desember 2025, realisasi pajak daerah mencapai Rp890.205.722.906,61 atau 103,1 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD 2025.

Capaian tersebut menempatkan sektor pajak sebagai penopang utama PAD Kota Malang. Menegaskan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pendapatan di tengah dinamika ekonomi nasional. Realisasi ini tidak melampaui target.

BACA JUGA:Pendapatan Daerah Malang 2025 Ditarget Rp 2,49 Triliun, Pajak dan Retribusi Jadi Andalan

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto menyampaikan apresiasi atas kontribusi masyarakat yang konsisten memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, kepercayaan publik menjadi kunci utama di balik capaian yang melampaui ekspektasi.

"Alhamdulillah, per 31 Desember 2025, semua sektor pajak kita berada di atas 100 persen. Total realisasi mencapai Rp 890,2 miliar lebih. Ini merupakan wujud kepercayaan masyarakat melalui pembayaran pajak yang kembali lagi untuk pembangunan kota," ujar Handi Priyanto, Senin (5/1).

BACA JUGA:Pajak Ekonomi Digital Capai Rp44,55 T, Sektor Ini Jadi Penyumbang Terbanyak

Keberhasilan melampaui target juga mencerminkan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kota Malang, seiring dengan perbaikan layanan dan efektivitas strategi fiskal daerah. Kondisi ini dinilai memperkuat ketahanan fiskal daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik.

Dengan realisasi PAD yang melampaui target, Pemerintah Kota Malang memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk mendukung pembiayaan sektor prioritas, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas layanan publik.

BACA JUGA:Pajak Kota Batu Mencapai 94,25%, Pajak Perhotelan Masih 'Kurang Sedikit'

Capaian PAD 2025 ini sekaligus menjadi pijakan awal bagi Pemkot Malang dalam menyusun kebijakan dan perencanaan keuangan daerah pada tahun anggaran berikutnya. Dengan orientasi pada pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sumber: