DPRD Kabupaten Malang Dorong Optimalisasi PAD Lewat BUMD

KEPANJEN, DISWAYMALANG.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) di tahun mendatang. Selain dari sektor pajak daerah, dewan menilai peran badan usaha milik daerah (BUMD) harus dimaksimalkan agar kontribusinya terhadap kas daerah lebih signifikan.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, H. Kholiq, menegaskan pentingnya penguatan PAD sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pusat.

“Prioritas kami tetap pada pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Tapi yang penting, PAD harus digenjot. Karena di 2025 ini target belum tercapai, harapannya 2026 bisa dimaksimalkan,” ujar Kholiq, Senin (15/9).

Ia menjelaskan, evaluasi menyeluruh terhadap capaian PAD 2025 diperlukan agar pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan potensi secara lebih tepat di tahun 2026. Menurutnya, strategi optimalisasi harus menyasar sektor-sektor yang memiliki potensi riil, termasuk yang dikelola oleh BUMD.

Kholiq menilai sejumlah BUMD Kabupaten Malang masih belum memberikan kontribusi optimal terhadap PAD. Beberapa di antaranya adalah Perumda Tirta Kanjuruhan, Artha Kanjuruhan, dan Perumda Jasa Yasa.

“Terutama pendapatan dari BUMD yang kita fokuskan. Selama ini Jasa Yasa dan Artha Kanjuruhan masih belum optimal,” tambahnya.

Menurut dewan, BUMD seharusnya menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah sekaligus penyumbang PAD yang berkelanjutan. Optimalisasi pengelolaan, transparansi keuangan, dan inovasi bisnis disebut menjadi kunci agar BUMD bisa lebih produktif.

DPRD Kabupaten Malang menekankan bahwa penguatan PAD sangat penting untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer pusat. Ketergantungan yang tinggi, kata Kholiq, membuat daerah rentan apabila terjadi penurunan alokasi dana perimbangan.

Dengan mendorong BUMD dan menggali sektor pajak daerah secara lebih maksimal, DPRD berharap Pemkab Malang mampu meningkatkan kemandirian fiskal serta memperluas ruang gerak pembangunan daerah.

“Kalau PAD kita bisa tercapai sesuai target, maka pembangunan dan pelayanan publik tidak terlalu tergantung pada dana pusat. Itu yang sedang kami dorong,” tegas Kholiq.

BACA JUGA:Inilah Paket Ekonomi Lengkap Terbaru Pemerintah, Selain Jutaan Loker juga Magang Berbayar Fresh Graduate

DPRD juga meminta Pemkab Malang untuk menyusun target PAD 2026 dengan perencanaan yang realistis sekaligus progresif. Evaluasi capaian tahun berjalan dinilai penting agar pemetaan potensi sektor riil dapat lebih tepat sasaran.

“Harapan kami di tahun 2026 nanti, PAD bisa lebih meningkat. Evaluasi harus dilakukan agar capaian sesuai target,” pungkas Kholiq. (ab)

Sumber: