1 tahun disway

Perkuat Tata Kelola, UM Gandeng BPKP Gelar Workshop Pemetaan dan Mitigasi Risiko

Perkuat Tata Kelola, UM Gandeng BPKP Gelar Workshop Pemetaan dan Mitigasi Risiko

Direktur SDMK UM, Dr. Titis Shinta Dhewi, S.P., M.M., menekankan bahwa setiap aktivitas kelembagaan memiliki potensi risiko yang perlu diantisipasi secara sistematis.--

LOWOKWARU, DISWAYMALANG.ID – Universitas Negeri Malang (UM) terus memperkuat sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan dengan menggelar Workshop Pemetaan dan Mitigasi Risiko, Rabu–Kamis (15–16/10/2025), di Aula Lantai 2 Perpustakaan UM. Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah konkret UM untuk mewujudkan pengelolaan universitas yang transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap tantangan era digital.

Workshop menghadirkan dua narasumber dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Timur, yakni Alfiandry, Ak., CA., CGCAE dan Rusli Effendi, S.E.. Peserta kegiatan terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan para pimpinan unit kerja di lingkungan UM.

Kepala Badan Pengawasan Internal (BPI) UM, Prof. Dr. Sugiharto, M.S., CRA, AIFO, CILA, menyampaikan bahwa penguatan pengawasan internal harus sejalan dengan inovasi digital. Menurutnya, teknologi memainkan peran penting dalam membangun sistem mitigasi risiko yang cepat dan akurat.

“Kita harus bergerak dan berdampak. Narasumber dari BPKP memiliki pengalaman panjang sebagai auditor, dan itu bisa menjadi acuan bagi UM dalam mengembangkan sistem pemetaan risiko yang lebih efektif,” ujar Prof. Sugiharto.

Ia menambahkan, kerja sama dengan BPKP menjadi langkah strategis dalam memperkuat budaya transparansi dan efisiensi di lingkungan universitas. “Kami terus berupaya mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pengawasan agar hasilnya lebih akurat, cepat, dan akuntabel,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia dan Keuangan UM, Dr. Titis Shinta Dhewi, S.P., M.M., menyoroti pentingnya pendekatan sistematis dalam mengantisipasi potensi risiko kelembagaan. Menurutnya, setiap kegiatan akademik maupun administratif memiliki potensi risiko yang perlu dipetakan secara menyeluruh agar tidak menghambat kinerja organisasi.

“Penerapan aplikasi risk register menjadi langkah penting dalam memantau dan menilai risiko secara terintegrasi. Dengan sistem ini, pimpinan dapat mengambil keputusan berbasis data secara cepat dan tepat,” jelasnya.

Pada hari pertama workshop, tim BPKP Jawa Timur memberikan materi tentang konsep pengelolaan risiko, penyusunan risk register, serta praktik terbaik penerapan mitigasi risiko di institusi pendidikan tinggi. Peserta juga dilibatkan dalam simulasi pemetaan risiko yang disesuaikan dengan karakteristik unit kerja masing-masing.

Melalui kegiatan ini, UM menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola perguruan tinggi yang transparan, partisipatif, dan berkelanjutan. Upaya ini sejalan dengan prinsip Good University Governance (GUG) dan mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin ke-16, yaitu membangun institusi yang tangguh, damai, dan inklusif.

Dengan sinergi antara BPI UM dan BPKP Jawa Timur, universitas bertekad menciptakan sistem pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja dan budaya integritas di seluruh lini organisasi. (ab)

Sumber: