JAKARTA, DISWAYMALANG.ID–Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait temuan kasus anak yang terlibat dalam aksi anarkis dan memiliki kemampuan merakit bom molotov.
Lebih mengejutkan lagi, keterampilan berbahaya ini didapatkan oleh anak tersebut hanya dengan menonton dan mengikuti tutorial yang tersebar bebas di platform media sosial, khususnya YouTube dan TikTok.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri PPPA Arifah Fauzi. Dia menyebutkan bahwa temuan anak yang bisa merakit bom molotov dari YouTube dan TikTok berada di Jawa Timur akibat penggunaan gawai (gadget) secara berlebihan tanpa pengawasan yang ketat dari orangtua.
"Kemudian di Jawa Timur hampir sama, hanya saja ada beberapa yang niat bikin bom Molotov karena belajar dari TikTok. Ini juga kita sudah coba berdiskusi, mereka tetap bisa mengikuti proses belajar secara online," ujar Arifah Fauzi ditemui di kantor Kementerian PPPA, Senin, 27 Oktober 2025.
Tiga Pilar Perlindungan: Keluarga, Sekolah, dan Platform
KemenPPPA menekankan bahwa perlindungan anak dari konten negatif memerlukan sinergi dari tiga pilar utama:
- Keluarga: Orang tua didorong untuk meningkatkan pengawasan digital. Tidak cukup hanya membatasi waktu layar (screen time), tetapi juga memonitor jenis konten yang dikonsumsi anak. Penggunaan fitur kontrol orang tua (parental control) harus dioptimalkan.
- Sekolah: Pihak sekolah diminta untuk aktif memberikan edukasi literasi digital dan bahaya cyberbullying serta konten ekstrem kepada para pelajar.
- Platform Digital (YouTube dan TikTok): KemenPPPA mendesak platform global tersebut untuk lebih ketat dan responsif dalam menyaring, menurunkan (take down), dan memblokir konten-konten yang jelas-jelas mengajarkan kekerasan, cara pembuatan senjata, atau aksi anarkis.
Imbauan Pemerintah: Literasi Digital Mendesak
KemenPPPA menegaskan akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kepolisian, dan Badan Perlindungan Anak untuk memastikan konten-konten berbahaya seperti ini segera dihapus dan memberikan edukasi masif kepada publik.
"Kejadian ini harus menjadi momentum bagi kita semua untuk menyadari bahwa literasi digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan mendesak untuk melindungi masa depan anak-anak kita dari pengaruh buruk yang bisa dipelajari hanya dalam hitungan menit dari layar ponsel," ujar Arifah.
Pihak berwenang kini tengah mendalami apakah ada pihak dewasa yang sengaja mengeksploitasi dan mengarahkan anak-anak tersebut untuk tujuan politik atau kriminal tertentu.