JAKARTA, DISWAYMALANG.ID –Wamensesneg Juri Ardiantoro menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menjadikan isu kedaulatan pangan dan energi sebagai prioritas utama dalam satu tahun pertama pemerintahannya. Namun, ada kekuatan yang sengaja melemahkan ketahanan pangan nasional.
"Pak Prabowo itu punya kebijakan untuk kedaulatan pangan dan air. Jadi, kalau kita mau menjadi negara maju, maka kita harus segera menyetop impor pangan. Kita harus suasembada pangan," kata Juri dalam diskusi di Jakarta Selatan, Senin 13 Oktober 2025.
Ia mengungkapkan bahwa selama ini ada kekuatan yang sengaja melemahkan ketahanan pangan nasional. "Memang ada usaha-usaha untuk membuat kita lemah dan membuat kita tergantung dengan negara lain. Maka isu kedaulatan menjadi penting," ungkapnya.
Menurutnya, lebih dari 300 produk peraturan pemerintahan telah diterbitkan dalam satu tahun ini untuk membongkar hambatan struktural yang membuat Indonesia tergantung impor, termasuk dalam sektor energi.
"Hilirisasi bagian dari cara kita memutus hambatan-hambatan yang membuat kita punya ketergantungan dengan negara-negara lain," tegasnya.
Selain itu, Ia menekankan pentingnya pendekatan politik persatuan yang diusung Presiden Prabowo. "Politik bagi Pak Prabowo sepanjang yang saya pahami adalah politik yang mungkin kalau boleh disingkatin politik yang berdampak," ujar Juri.
Ia menegaskan bahwa Prabowo tidak sekadar membangun politik untuk kekuasaan, melainkan menjadikannya alat perjuangan bagi kepentingan rakyat.
Hal ini tercermin dalam komposisi kabinet yang tidak hanya diisi oleh pendukung saat Pilpres, melainkan juga dari kelompok yang sebelumnya merupakan lawan politik.
"Pak Prabowo sudah tidak lagi mengenal atau membedakan perbedaan-perbedaan di dalam pilihan politik, bahkan bisa kita identifikasi beberapa orang," ucapnya.
"Dalam Pilpres kemarin, ada yang kerjanya juga nyerang-nyerang Pak Prabowo. Tapi kok bisa jadi pejabat atau jadi dikasih amanah," sambungnya.