JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Proses pengisian kursi wakil presiden yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka memasuki tahap pembahasan teknis di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Salah satu skenario yang tengah disiapkan adalah mekanisme pemungutan suara apabila dua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto memperoleh dukungan sama kuat.
Ketua Tim Ad Hoc MPR, Bambang Wuryanto atau yang akrab disapa Bambang Pacul, menyebut pemilihan melalui voting menjadi mekanisme yang sejauh ini dipahami oleh panitia. Namun, keputusan akhir mengenai tata cara pelaksanaannya masih menunggu pembahasan lebih lanjut.
Bambang menjelaskan, apabila pemungutan suara pertama menghasilkan jumlah dukungan yang sama, MPR akan mengulang pemilihan. Jika hasilnya kembali imbang, Presiden memiliki kewenangan menentukan satu di antara dua kandidat.
"Kalau voting-nya, kalau diambil voting, itu voting pertama sama, voting kedua sama, presiden yang menentukan," ujar Bambang Pacul, Jumat, 20 November 2026.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa berbagai kemungkinan masih dibahas oleh Panitia Ad Hoc. Termasuk situasi apabila salah satu calon yang diajukan Presiden mengundurkan diri sebelum proses pemilihan berlangsung.
BACA JUGA:Nama Dasco Menguat di Bursa Wapres, Dukungan Daerah Bermunculan
Mekanisme Voting Belum Menjadi Keputusan Final
Bambang menyampaikan bahwa panitia masih menyusun sejumlah skenario untuk mengantisipasi persoalan yang mungkin muncul. Pembahasan tersebut diperlukan agar proses pemilihan berjalan sesuai ketentuan dan tidak menyisakan persoalan prosedural.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah kemungkinan perubahan komposisi kandidat. Jika salah satu calon tidak melanjutkan pencalonan, MPR perlu memastikan langkah yang harus ditempuh berdasarkan aturan yang berlaku.
Karena itu, pernyataan Bambang mengenai Presiden sebagai penentu jika voting dua kali berakhir imbang merupakan penjelasan atas skenario yang sedang dibahas. Bukan berarti mekanisme tersebut sudah ditetapkan sebagai keputusan final panitia.
Apa Aturan Hukum Jika Voting Cawapres Imbang?
Ketentuan pengisian jabatan wakil presiden yang kosong sebenarnya telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti paling lambat 60 hari. Pemilihan dilakukan dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Aturan teknisnya dijabarkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3, beserta perubahan yang berlaku.
Secara garis besar, tahapan pengisian jabatan tersebut meliputi:
- Presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada pimpinan MPR, disertai dokumen persyaratan.
- Usulan disampaikan paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna pemilihan.
- Kedua kandidat menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan sidang paripurna.
- MPR melakukan pemungutan suara untuk memilih satu dari dua kandidat.
- Kandidat dengan perolehan suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden.
- Jika perolehan suara kedua calon sama, pemungutan suara diulang satu kali.
- Apabila hasil pemungutan suara ulang tetap imbang, Presiden memilih salah satu dari dua calon tersebut.
- Wakil presiden terpilih ditetapkan melalui Ketetapan MPR dan dilantik dalam sidang paripurna.