BATU, DISWAYMALANG.ID - Urusan dokumen kependudukan di Kota Batu sebenarnya sudah hampir beres. KTP elektronik dan akta kelahiran sudah menyentuh angka di atas 99 persen. Tapi ada satu dokumen yang masih tertinggal jauh yaitu Kartu Identitas Anak (KIA).
Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Batu, dari 174.908 penduduk yang wajib memiliki KTP-el, sebanyak 173.794 jiwa atau 99,14 persen sudah mengantonginya. Artinya, hanya tinggal sebagian kecil warga yang belum tercatat memiliki KTP-el.
BACA JUGA:Pemkot Batu Dorong UMKM Go Digital, Gandeng TikTok dan King Abdi
Capaian yang sama tingginya juga terlihat pada akta kelahiran. Dari total 56.807 penduduk usia 0–18 tahun yang wajib memiliki akta kelahiran, sebanyak 56.456 jiwa atau 99,38 persen sudah memilikinya. Hampir semua anak di Kota Batu sudah tercatat secara resmi oleh negara sejak lahir.
Berbeda dengan KIA. Dari 53.368 penduduk yang wajib memiliki KIA, baru 43.054 jiwa atau 80,67 persen yang sudah mengantonginya. Masih ada hampir 20 persen anak yang belum memiliki kartu identitasnya sendiri.
Kepala Dispendukcapil Kota Batu Wiwik Nuryati mengatakan belum tuntasnya kepemilikan dokumen bukan semata-mata karena warga tidak terlayani. Ada sejumlah kondisi yang membuat sebagian penduduk belum mengurus dokumennya.
BACA JUGA:368 Pengendara di Batu Tercatat Tak Pakai Helm dalam 3 Bulan
Salah satunya adalah warga yang sudah berpindah atau berada di luar Kota Batu. Untuk KIA, banyak anak yang saat ini sedang menempuh pendidikan di luar daerah, termasuk di pondok pesantren.
"Untuk KIA, kebanyakan mereka sudah ke luar kota untuk mondok atau keperluan lainnya," ujarnya, Jumat (20/11/2026).
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri. Sebab, anak-anak yang sedang mondok itu tetap tercatat sebagai penduduk Kota Batu, tetapi secara fisik tidak berada di Kota Batu sehingga sulit dijangkau untuk perekaman maupun pengambilan dokumen.
Selain itu, kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan juga masih perlu terus ditingkatkan.
BACA JUGA:Belanda Dampingi Batu Bangun Pertanian Terpadu Berbasis IoT
"Banyak warga yang baru mengurus dokumen ketika sudah benar-benar dibutuhkan, misalnya untuk keperluan sekolah atau administrasi lainnya," imbuh Wiwik
Selain KTP-el dan KIA, Dispendukcapil juga tengah mengejar target aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Saat ini, realisasinya baru sekitar 14 persen dari target 20 persen. Artinya, masih ada selisih enam persen yang diharapkan bisa dikejar hingga akhir tahun.
Wiwik mengakui, aktivasi IKD masih cukup sulit dan terbatas sehingga belum bisa maksimal. Bahkan, ada masyarakat yang beranggapan sudah memiliki KTP fisik itu lebih afdol.