DAU, DISWAYMALANG.ID--Pengelolaan keuangan desa tidak cukup hanya mengandalkan besarnya anggaran. Kemampuan menggali potensi wilayah, menyusun prioritas pembangunan, hingga memastikan setiap rupiah memberi manfaat bagi masyarakat menjadi ukuran penting kemandirian fiskal desa. Prinsip itulah yang terus didorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui program Desa Cerdas Fiskal.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Malang Lathifah Shohib saat menghadiri Awarding Desa Cerdas Fiskal Kabupaten Malang 2026 di Hall Hotel Rays, Kecamatan Dau, Kamis (19/11/2026). Dalam kesempatan itu, Pemkab Malang juga memastikan program tersebut akan diperluas pada 2027. Agar seluruh desa mendapat kesempatan mengikuti penilaian dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangannya.
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Kepala Balai Diklat Keuangan Malang, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Juga, Kepala KPPN Malang serta jajaran camat dan kepala desa se-Kabupaten Malang.
Lathifah mengapresiasi pemerintah desa, dewan juri, dan seluruh instansi yang terlibat dalam penyelenggaraan program tersebut. Menurutnya, desa yang memiliki predikat cerdas fiskal bukan semata-mata desa dengan anggaran besar. Lebih dari itu, pemerintah desa harus mampu mengelola sumber daya keuangan secara tepat, transparan, terukur, dan bertanggung jawab.
BACA JUGA:Wabup Lathifah: Petani Purwosekar Bisa Raup Rp9 Juta Bersih dari Jagung Sekali Panen
"Desa cerdas fiskal bukan sekadar desa yang memiliki anggaran besar, tetapi desa yang mampu mengelola kapasitas fiskalnya secara cerdas, bertanggung jawab, dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang dikelola harus memberikan nilai tambah serta manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya.
Lima Kunci Membangun Kemandirian Fiskal Desa
Ada lima hal yang menjadi perhatian dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa berkualitas.
Pertama, memperkuat kemandirian fiskal dengan menggali potensi dan keunggulan masing-masing wilayah. Potensi tersebut perlu dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi produktif, sehingga desa tidak terus bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat maupun daerah.
Kedua, memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran. Penyusunan APBDes harus berangkat dari kebutuhan prioritas masyarakat, bukan sekadar memenuhi rutinitas administrasi tahunan.
Ketiga, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan desa dituntut berjalan secara profesional, bersih, serta terhindar dari berbagai praktik penyimpangan.
Keempat, memperluas inovasi dan digitalisasi. Pemanfaatan teknologi dinilai penting untuk membuat pengelolaan keuangan lebih efisien, terbuka, sekaligus mudah diawasi.
Kelima, memastikan anggaran benar-benar berdampak terhadap kesejahteraan warga. Sebab, keberhasilan pengelolaan keuangan tidak cukup diukur dari laporan administrasi yang tertib, tetapi juga dari perubahan yang dirasakan masyarakat.
BACA JUGA:Refleksi Hari Kartini di UIN Malang, Wakil Bupati Lathifah Shohib Soroti Tiga Isu Utama Perempuan
Dalam ajang penghargaan tahun ini, dewan juri menetapkan tiga desa sebagai peraih predikat terbaik. Desa Sumberdem, Kecamatan Wonosari, menempati posisi pertama. Disusul Desa Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, sebagai juara kedua, serta Desa Sumbertangkil, Kecamatan Tirtoyudo, di posisi ketiga.
Sementara itu, tujuh desa lainnya berhasil masuk dalam jajaran sepuluh besar finalis. Capaian tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap desa yang dinilai mampu menghadirkan pengelolaan keuangan secara inovatif, efektif, dan bertanggung jawab.