Pemerintah Juga Siapkan Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu
Selain membuka kesempatan mengikuti seleksi CPNS, pemerintah menyampaikan rencana peningkatan status bagi PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan penataan ASN tersebut juga tercantum dalam siaran pers Kementerian PAN-RB pada 6 November 2026. Pemerintah bersama DPR menyepakati pengangkatan PPPK paruh waktu lintas profesi menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap.
Dalam kebijakan yang sama, PPPK yang telah dialihkan menjadi PPPK penuh waktu diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS 2027 secara terbuka dan kompetitif sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penataan aparatur sipil negara. Namun, ketentuan yang disampaikan Amien Suyitno untuk formasi guru binaan Kemenag memiliki rincian tersendiri, termasuk kriteria usia maksimal 35 tahun yang disebutkan dalam keterangannya.
Kemenag Percepat Sertifikasi dan Perlindungan Guru
Perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik juga diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kesejahteraan. Dalam rangkaian program HGN 2026, Kemenag menargetkan lebih dari 50.000 guru mengikuti program sertifikasi.
Pelaksanaannya dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan, sedangkan penambahan peserta untuk gelombang berikutnya disiapkan menyusul.
Kemenag juga memberi perhatian kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Mereka disiapkan memperoleh fasilitas jaminan kesehatan BPJS secara gratis pada 2026.
Menurut Amien, anggaran program tersebut telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Penyalurannya masih menunggu finalisasi teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.
Rangkaian kebijakan tersebut menunjukkan bahwa agenda pemerintah tidak hanya membuka jalur karier menuju PNS. Perlindungan status, peningkatan kompetensi, dan jaminan kesejahteraan juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas tenaga pendidik.
Bagi guru PPPK yang berminat mengikuti CPNS 2027, informasi resmi mengenai formasi dan persyaratan tetap menjadi acuan utama. Terutama terkait batas usia, kualifikasi pendidikan, dokumen administrasi, serta ketentuan teknis yang akan diumumkan pemerintah.