Pertama, pimpinan DPR diminta mendorong keterbukaan riwayat pendidikan beserta dokumen ijazah seluruh anggota dewan. Permintaan tersebut mencakup jenjang pendidikan menengah hingga perguruan tinggi, termasuk gelar akademik yang dicantumkan.
Kedua, KPU bersama kementerian terkait didesak memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah anggota legislatif yang masih menjabat. Proses pemeriksaan diminta berlangsung secara independen dan transparan.
Pengusul juga meminta hasil pemeriksaan dapat diakses masyarakat. Dengan demikian, publik tidak hanya memperoleh informasi mengenai riwayat pendidikan, tetapi juga kejelasan mengenai proses verifikasi dokumen.
Ketiga, seluruh anggota DPR didorong membuka dokumen ijazah secara sukarela. Langkah tersebut dinilai dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sekaligus upaya membangun kembali kepercayaan terhadap lembaga legislatif.
Dalam petisinya, pengusul menekankan bahwa transparansi pendidikan pejabat publik berkaitan dengan akuntabilitas mereka sebagai pembuat kebijakan.
"Transparansi dokumen pendidikan bukan lagi sekadar privasi individual, melainkan bentuk pertanggungjawaban moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memilih mereka," demikian salah satu pernyataan dalam petisi tersebut.
Apa Syarat Pendidikan Menjadi Anggota DPR?
Persyaratan pendidikan calon anggota DPR telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Pasal 240 ayat (1) huruf e menetapkan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memiliki pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau pendidikan lain yang sederajat.
Ketentuan teknis pencalonan juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD. Dokumen pendidikan terakhir dibuktikan melalui fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah yang telah dilegalisasi oleh instansi berwenang.
Dalam proses pencalonan, KPU melakukan verifikasi administrasi untuk memeriksa kebenaran dokumen persyaratan bakal calon.
Dengan demikian, persyaratan hukum bagi calon anggota DPR adalah minimal tamat SMA atau sederajat. Gelar sarjana, magister, maupun doktor bukan persyaratan minimum untuk menjadi anggota legislatif.
Di sisi lain, informasi riwayat pendidikan yang tercantum pada profil anggota DPR tidak serta-merta sama dengan keterbukaan salinan fisik seluruh ijazah. Permintaan agar dokumen dibuka dan diverifikasi ulang merupakan tuntutan tambahan yang kini disuarakan melalui petisi.
Perkembangan petisi tersebut memperlihatkan besarnya perhatian sebagian masyarakat terhadap transparansi rekam jejak pendidikan wakil rakyat. Respons pimpinan DPR dan tindak lanjut lembaga terkait akan menjadi bagian penting dalam menjawab tuntutan keterbukaan tersebut.