Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Diserbu Dukungan, Ini Tuntutannya!

Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Diserbu Dukungan, Ini Tuntutannya!

Suasana ruang rapat DPR RI yang melompong saat menggelar rapat paripurna pengesahan RUU Pilkada, Rabu, 22 Agustus 2024.--Parlemen TV--

JAKARTA, DISWAYMALANG.ID - Tuntutan agar riwayat pendidikan seluruh anggota DPR RI diperiksa secara terbuka semakin mengemuka. Desakan tersebut disuarakan melalui sejumlah petisi daring yang mengajak masyarakat mendorong transparansi latar belakang pendidikan para legislator.

Isu ini berkembang setelah polemik mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi perhatian publik. Perbincangan kemudian meluas, tidak hanya menyangkut satu pejabat, tetapi juga menyasar rekam jejak pendidikan anggota lembaga legislatif.

Dua petisi yang mengangkat tuntutan serupa menjadi sorotan. Petisi pertama di Change.org berjudul Transparansi Publik: Buka dan Verifikasi Ijazah Seluruh Anggota DPR RI Tanpa Kecuali! dan diinisiasi Farida Octavia.

Sementara itu, petisi kedua berjudul Wujudkan Transparansi Ijazah Anggota DPR dipublikasikan melalui Petisionline.com. Kedua inisiatif tersebut meminta agar informasi pendidikan anggota DPR dapat diperiksa melalui prosedur yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dua Petisi Catat Puluhan Ribu Dukungan

Berdasarkan angka yang dikutip dalam laporan pantauan pada Minggu, 15 November 2026, petisi Farida Octavia tercatat memperoleh 17.244 tanda tangan. Petisi di Petisionline.com disebut mengumpulkan 41.719 dukungan.

Angka tersebut merupakan catatan pada waktu pantauan dan dapat berubah mengikuti penambahan tanda tangan. Saat halaman kedua petisi diperiksa kembali, jumlah yang ditampilkan sudah berbeda. Karena itu, angka dukungan perlu dibaca sesuai waktu pencatatannya.

Petisi Farida Octavia ditujukan kepada Pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Inisiator menilai rekam jejak akademis anggota DPR berkaitan dengan integritas dan akuntabilitas pejabat yang memperoleh mandat dari masyarakat.

Dalam keterangannya, inisiator menyebut anggota DPR memiliki kewenangan penting, mulai dari membentuk undang-undang, membahas anggaran negara, hingga menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Karena itu, masyarakat dinilai perlu memperoleh informasi yang dapat dipercaya mengenai latar belakang pendidikan wakil rakyat.

DPR Diminta Sediakan Halaman Verifikasi

Petisi kedua mengusulkan langkah yang lebih sistematis. Inisiator meminta DPR RI menyediakan halaman khusus pada situs resminya untuk menampilkan ringkasan riwayat pendidikan seluruh anggota DPR.

Halaman tersebut diharapkan memuat jenjang pendidikan formal setiap legislator beserta keterangan status verifikasi dokumennya. Dengan mekanisme itu, masyarakat dapat mengakses informasi melalui satu kanal resmi tanpa harus mengandalkan klaim yang beredar di media sosial.

Inisiator juga meminta Pimpinan DPR dan Sekretariat Jenderal DPR menetapkan kebijakan transparansi tersebut. Mekanisme verifikasi resmi diusulkan dapat dipublikasikan paling lambat 60 hari kerja.

Sementara itu, petisi yang digagas Farida Octavia meminta anggota DPR secara sukarela membuka dokumen pendidikan, mulai dari jenjang sekolah menengah hingga perguruan tinggi. Petisi itu juga mendesak KPU dan kementerian terkait memfasilitasi pemeriksaan ulang secara independen dan transparan.

Sumber: disway dan sumber lainnya