Keterbukaan Tetap Perlu Memperhatikan Privasi
Meski tuntutan transparansi menguat, pembukaan dokumen pendidikan tetap perlu memperhatikan ketentuan hukum mengenai informasi publik dan perlindungan data pribadi.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur sejumlah informasi yang dapat dikecualikan, termasuk catatan pribadi yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan formal maupun nonformal. Dengan demikian, keterbukaan informasi tidak otomatis berarti seluruh elemen dalam dokumen pribadi harus diumumkan tanpa batas.
Di sisi lain, informasi yang berkaitan dengan proses pencalonan pejabat publik dapat menjadi objek permohonan informasi dan sengketa keterbukaan. Komisi Informasi Pusat, misalnya, pernah memutus sengketa mengenai dokumen ijazah yang digunakan dalam proses pencalonan presiden. Putusan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap dokumen harus dinilai berdasarkan konteks, ketentuan hukum, serta kepentingan informasi yang dimohonkan.
Karena itu, usulan publikasi ringkasan riwayat pendidikan dan status verifikasi dapat menjadi salah satu opsi. Data yang relevan bagi publik bisa disediakan, sementara unsur pribadi yang tidak diperlukan tetap dilindungi.
Tanda Tangan Petisi Bukan Bukti Pelanggaran
Seruan untuk menandatangani dan menyebarkan petisi juga ramai dibagikan melalui media sosial. Sejumlah pengguna mengajak warganet lain ikut mendukung tuntutan pemeriksaan ijazah anggota DPR.
Namun, banyaknya tanda tangan tidak dapat dijadikan bukti bahwa terdapat ijazah anggota DPR yang bermasalah. Petisi merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat, bukan hasil pemeriksaan atau keputusan lembaga berwenang.
Keabsahan dokumen pendidikan hanya dapat dipastikan melalui proses verifikasi yang sah dengan melibatkan institusi pendidikan dan lembaga terkait. Dengan demikian, tuntutan transparansi perlu ditempatkan sebagai dorongan untuk membangun mekanisme pemeriksaan yang akuntabel, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran oleh para legislator.