Dalam aturan tersebut, kapabilitas APIP dikembangkan melalui lima tingkatan, mulai dari level 1 atau rintisan hingga level 5 atau optimal. Peningkatan kemampuan dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan pimpinan pemerintah daerah, APIP, dan BPKP.
Peran APIP juga tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi atau menemukan kesalahan setelah suatu kegiatan selesai. Fungsi pengawasan mencakup pemberian keyakinan atas kepatuhan dan efektivitas program, peringatan dini terhadap risiko, serta rekomendasi perbaikan tata kelola.
BACA JUGA:3,27 Juta Batang Rokok Ilegal Senilai Rp4,9 Miliar Dimusnahkan
Dengan pendekatan tersebut, Inspektorat diharapkan mampu menjadi mitra strategis OPD. Pengawasan dapat dilakukan untuk mencegah penyimpangan sejak awal sekaligus membantu perangkat daerah memperbaiki pelaksanaan program.
Loyalitas Harus Berjalan Bersama Profesionalisme
Di luar aspek teknis, Budiar mengingatkan pentingnya menjaga komitmen terhadap institusi. Perubahan kepemimpinan maupun dinamika birokrasi, menurutnya, tidak boleh mengganggu pelaksanaan tugas aparatur.
Loyalitas harus diwujudkan melalui kepatuhan terhadap ketentuan, dedikasi, dan tanggung jawab profesional. Prinsip tersebut penting agar fungsi pengawasan tetap objektif dan berorientasi pada kepentingan pemerintahan serta masyarakat.
Melalui kegiatan peningkatan kapabilitas APIP 2026, Pemkab Malang berharap Inspektorat semakin siap menghadapi tantangan pengawasan yang kompleks. Aparatur juga diharapkan mampu membangun kerja sama yang lebih kuat dengan seluruh perangkat daerah.
Pada akhirnya, keberhasilan pengawasan bukan diukur dari banyaknya temuan pemeriksaan. Hal yang lebih penting adalah kemampuan mencegah penyimpangan, memastikan rekomendasi ditindaklanjuti, dan mendorong program pemerintah berjalan sesuai aturan serta memberi manfaat bagi masyarakat.