APIP Kabupaten Malang Didorong Perkuat Integritas Jelang SPI 2027

KARANGPLOSO, DISWAYMALANG.ID - Penguatan pengawasan pemerintahan di Kabupaten Malang diarahkan tidak hanya pada peningkatan keterampilan auditor. Inspektorat juga diminta membangun kesamaan pemahaman, memperkuat integritas, dan menjaga koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD).

Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar Anwar ketika membuka kegiatan Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Tahun 2026 di Shanaya Resort, Kecamatan Karangploso, Jumat (13/11/2026).

Menurut Budiar, kualitas pengawasan internal sangat bergantung pada kesiapan aparatur menjalankan fungsi pengawasan secara profesional. Karena itu, peningkatan kemampuan teknis harus berjalan beriringan dengan soliditas organisasi dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Kegiatan tersebut diikuti pejabat fungsional dan PPPK Inspektorat, kepala OPD, serta Camat Karangploso. Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi antara unsur pengawas dan perangkat daerah yang menjadi bagian dari objek pengawasan.

BACA JUGA:Bupati Sanusi Raih Penghargaan Kodam V/Brawijaya atas TMMD ke-130

Skor SPI Kabupaten Malang Masih Perlu Diperbaiki

Salah satu agenda yang mendapat perhatian khusus adalah persiapan menghadapi Survei Penilaian Integritas (SPI) 2027 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Budiar meminta Inspektorat mengambil peran aktif dalam memberikan pemahaman kepada perangkat daerah mengenai substansi kuesioner SPI. Dengan begitu, setiap pihak dapat memahami indikator yang dinilai dan memberikan informasi sesuai kondisi sebenarnya.

"Harapannya nanti pada tahun 2027, manakala kuesioner SPI diberikan, saya minta dari Inspektorat, khususnya Plt. Inspektur, untuk memberikan atau menyamakan persepsi," pesan Budiar.

Perhatian tersebut berkaitan dengan hasil SPI Kabupaten Malang yang masih membutuhkan pembenahan. Berdasarkan rekapitulasi hasil SPI 2025 yang ditetapkan KPK, Pemerintah Kabupaten Malang memperoleh indeks integritas 72,98.

Angka itu berada sangat dekat, tetapi masih di bawah ambang 73 yang digunakan KPK sebagai batas awal kategori waspada. Hasil tersebut menjadi salah satu indikator perlunya penguatan upaya pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

BACA JUGA:CKG Pelajar Kabupaten Malang Perlu Tindak Lanjut Kesehatan Siswa

SPI sendiri merupakan instrumen KPK untuk memetakan risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Penilaiannya melibatkan responden internal, eksternal, serta kalangan ahli. Karena itu, hasilnya tidak hanya menggambarkan persepsi aparatur, tetapi juga pengalaman pihak yang berinteraksi dengan layanan dan proses pemerintahan.

Kapabilitas APIP Bukan Sekadar Kemampuan Audit

Sumber: prokopim kabupaten malang